-
in

Banser Sebut HTI Organisasi Terlarang, Advokat Muslim Tidak Terima. Begini Katanya

Online – Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) memberikan pendapat hukum terkait penggerudukan oleh Banser (Barisan Ansor Serbaguna), ke rumah Abdul Hakim & Ustaz Zainullah di Rembang, Pasuruan, Jawa Timur.

Abdul Halim & Ustaz Zainullah dituduh menghina ulama NU Habib Luthfi bin Yahya, & jadi dedengkot Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yg menyebarkan ajaran khilafah. Saat penggerudukan yg dilakukan pada Kamis (20/8), Ketua PC GP Ansor Bangil, Saad Muafi yg mengerjakan tabayun menyatakan HTI organisasi terlarang & meminta Ustaz Zainullah, berhenti menyebarkan ajaran khilafah.

Advertisements

Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI, Chandra Purna Irawan dalam pendapat hukumnya menyatakan bahwa HTI bukan organisasi terlarang.

“Organisasi dakwah Hizbut Tahrir Indonesia bukan ormas terlarang menurut hukum,” mengatakan Chandra kepada jpnn.com, Minggu (23/8). Dalam argumentasinya, Chandra menjelaskan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yg menyatakannya HTI sebagai organisasi terlarang.

HTI, katanya, cuma dicabut status badan hukum perkumpulan atau BHP-nya. Kedua, Chandra mengutip pendapat Prof Yusril Ihza Mahendra yg menyatakan bahwa kegiatan yg dihentikan, oleh SK Menteri & Putusan Pengadilan TUN adalah kegiatan HTI sebagai lembaga perkumpulan HTI, bukan penghentian kegiatan dakwah perseorangan anggota dan/atau pengurus HTI.

“Ketiga, ajaran Islam khilafah tidak pernah dinyatakan sebagai paham terlarang,” tegas advokat yg juga ketua LBH Pelita Umat ini.

Hal itu menurutnya jelas, baik dalam surat keputusan TUN, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya sebagaimana paham komunisme, marxisme/leninisme & atheisme, yg merupakan ajaran PKI melalui TAP MPRS NO. XXV/1966. Artinya, mengatakan dia, sebagai ajaran Islam, khilafah tetap sah & legal untuk didakwahkan di tengah-tengah umat. “Mendakwahkan ajaran Islam khilafah termasuk menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan agama Islam, di mana hal ini dijamin konstitusi,” jelasnya.

Terakhir, mengatakan Chandra, bahwa apabila ada yg menyatakan “.. ideologi khilafah dan/atau khilafah adalah ideologi…” pernyataan ini dapat dinilai sebagai bentuk permusuhan atau kebencian kepada ajaran agama Islam.

Hal ini pun dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran pasal 156a KUHP. Chandra mengingatkan bahwa unsur utama untuk dapat dipidananya Pasal 156a adalah unsur sengaja jahat, untuk memusuhi, membenci dan/atau menodai ajaran agama (malign blasphemies).

“Sedangkan menyatakan terkait khilafah sebagai ideologi kemudian dikampanyekan & dibuat opini seolah-olah sesuatu kejahatan di hadapan dan/atau ditujukan kepada publik, artinya dapat dinilai unsur sengaja, terpenuhi,” tandas Chandra.(fat/jpnn.com/artikelasli)

Jd jelas bkn sekedar badan hukumnya yg dibubarkan menurut hakim tetapi jg berlaku larangan bg para penyebaran paham khilafah. ini dasar hknya.

Sehingga para pelaku penyebaran mestinya dpt dijerat dg ketentuan Ps. 59 ayat 4 huruf C Jo. Ps. 82A ayat 2 UU No.16 Th 2017 ttg Ormas : pic.twitter.com/p1DctzSYQB

— Muannas Alaidid (@muannas_alaidid) August 23, 2020

Report

What do you think?

888 points
Upvote Downvote

Written by Agen Slot

Agen Slot Online Terbaru 2020

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0