oleh

Bamsoet: Negara harus tegas hentikan teror KKB di Papua

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan menghentikan pembunuhan & teror berkelanjutan kepada warga sipil Papua oleh KKB bukan dengan diskusi, melainkan dengan tindakan tegas oleh negara. (MPR RI)

Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan menghentikan pembunuhan & teror berkelanjutan kepada warga sipil Papua oleh KKB bukan dengan diskusi, melainkan dengan tindakan tegas oleh negara.

“Negara harus bersikap tegas karena pendekatan damai yg sudah diupayakan selama ini sering ditolak oleh KKB & kelompok pelaku teror lainnya,” mengatakan Babang Soesatyo dalam keterangan tertulis yg diterima di Jakarta, Sabtu.

Pria yg akrab disapa Bamsoet ini mengatakan ketika dirinya menciptakan pernyataan untuk mendorong negara segera bersikap tegas kepada KKB di Papua, rangkaian aksi tidak berperikemanusiaan KKB sudah menelan jumlah korban tewas sedikitnya 110 jiwa, meliputi warga sipil serta prajurit TNI-Polri.

Baca juga: MPR: Negara harus hadir pastikan rakyat Papua nikmati pembangunan

Serangkaian tindak kejahatan yg dilakukan KKB seperti membunuh Kabinda Papua, membakar sekolah & merusak properti warga.

“Apakah diskusi dapat dengan sendirinya menghentikan kebrutalan KKB membunuh & meneror warga sipil Papua? Lalu, harus berapa lama lagi negara membiarkan KKB leluasa mengerjakan pembunuhan & menebar teror di Papua?,” tanya Bamsoet.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut menegaskan, penerapan sikap tegas negara kepada KKB di Papua mestinya dipahami sebagai inisiatif negara menghentikan pembunuhan & teror berkelanjutan kepada warga sipil setempat.

Menurut dia, komentar & ratapan para elit serta para pemerhati di Jakarta selama ini terbukti tidak dapat menghentikan kebrutalan KKB.

“Agar korban jiwa tidak terus bertambah, negara harus hadir dengan sikap tegas untuk menghentikan pembunuhan & teror oleh KKB di Papua,” tegasnya.

Baca juga: MPR apresiasi langkah cepat TNI-Polri tumpas teroris di Papua

Menurut Bamsoet, upaya diskusi & diplomasi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak era Presiden BJ Habibie (1998-1999).

Almarhum Presiden BJ Habibie (1998-1999), melalui Panglima TNI Jenderal Wiranto, sudah meminta maaf & mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua.

Habibie juga menegaskan masalah Papua diselesaikan lewat jalur diplomasi. Pendekatan damai itu dilanjutkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 1999.

“Bahkan Gus Dur mengganti nama Irian Jaya jadi Papua serta memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora,” mengatakan Bamsoet.

Pendekatan damai dengan OPM juga digagas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), lanjut Bamsoet.

SBY melalui staf khususnya menegaskan, tak ada pendekatan lebih cocok di Papua selain pendekatan damai. Ketika beberapa anggota TNI tewas dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata, SBY tetap mengedepankan jalur diplomasi.

Bahkan, pada 9 November 2011, SBY menunjuk Farid Husain sebagai juru runding pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua, termasuk dengan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua.

Baca juga: KSP: Penyebutan KKB sebagai teroris berdasar pertimbangan matang

Perhatian pemerintah kepada Papua tidak berkurang hingga di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Jokowi, mengatakan Bamsoet, banyak menahan diri dalam menghadapi ‘kebengisan’ KKB, melanjutkan pendekatan damai itu dengan upaya meningkatkan kesejahteraan warga Papua.

Bamsoet menambahkan, sejak menjabat presiden, Jokowi setidaknya sudah 11 kali mengunjungi Papua & Papua Barat.

Presiden Jokowi, lanjut dia, memprioritaskan pembangunan infrastruktur & sumber daya manusia (SDM) sebagai kerangka akbar solusi konflik di Papua. Jokowi menerapkan kebijakan BBM satu harga hingga membangun serat optik Palapa Ring.

Bamsoet menekankan, ketika pendekatan damai & kesejahteraan direspons aksi brutal KKB, negara tidak dapat berdiam diri.

“Negara tidak boleh kalah oleh para pembunuh & pelaku teror yg sudah memakan banyak korban & harta benda serta meresahkan rakyat kita di Papua. Karena Papua adalah bagian dari Indonesia, negara harus sanggup melindungi & memberikan rasa kondusif bagi rakyat di sana,” ujar Bamsoet.

Baca juga: Kapolda Papua apresiasi kembalinya anggota NRFPB ke NKRI

Baca juga: Bamsoet: Tegas pada KKB bukan langgar HAM

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2145786/bamsoet-negara-harus-tegas-hentikan-teror-kkb-di-papua

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *