oleh

Bamsoet dukung kebijakan hindari perkara hambat pertumbuhan ekonomi

Slot SimakNews.com – Bamsoet dukung kebijakan hindari perkara hambat pertumbuhan ekonomi,

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (ANTARA/HO-MPR RI/pri)

Di tengah suasana pandemi COVID-19 yg meluluhlantakkan berbagai sendi ekonomi, pemberian rasa kondusif & kepastian hukum kepada para investor adalah kunci supaya investasi tetap meningkat, sehingga perekonomian & kesejahteraan masyarakat juga meninJakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghindari tindakan penegakan hukum kontra produktif, yakni penegakan hukum yg dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mendukung langkah Kapolri mengeluarkan Surat Telegram bernomor ST/1590/VIII/OPS.2./2021.

Surat itu menginstruksikan para Kapolda untuk memerintahkan Ditreskrimum & Direskrimsus menghindari praktik-praktik kriminalisasi untuk kepentingan kelompok maupun terlibat dalam permainan mafia tanah & terus meningkatkan komunikasi, kolaborasi & koordinasi dengan BPKP, Kejaksaan & BPK di wilayah kerjanya masing-masing.

Baca juga: Ketua MPR tegaskan vaksinasi merupakan kunci atasi pandemi COVID-19

Perintah tersebut mengatakan Bamsoet bukan ditafsirkan untuk melindungi tindakan kejahatan yg dilakukan pelaku usaha maupun birokrasi pemerintah.

“Melainkan untuk memastikan jajaran kepolisian turut mendukung percepatan perizinan berusaha guna menjaga iklim investasi & memberikan rasa kondusif kepada para investor yg akan & yg sudah berinvestasi di berbagai wilayah Indonesia,” katanya.

Dewan Pembina KBPPP (Keluarga Besar Putera-Puteri Purnawirawan Polri) iti menjelaskan, koordinasi Ditreskrimum & Direskrimsus bersama BPKP, Kejaksaan & BPK tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan berbagai hal.

Antara lain mengatakan dia soal pemantauan, pengawasan, pendampingan & asistensi kepada pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, yakni dalam realisasi program & penyerapan anggaran perlinkes, perlinsos, program prioritas, dukungan UMKM & koorporasi serta insentif usaha. Selain soal pemantauan & supervisi kepada realisasi belanja daerah (APBD).

“Di tengah suasana pandemi COVID-19 yg meluluhlantakkan berbagai sendi ekonomi, pemberian rasa kondusif & kepastian hukum kepada para investor adalah kunci supaya investasi tetap meningkat, sehingga perekonomian & kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” mengatakan dia.

Selain itu, menurutnya penyerapan anggaran pemerintah daerah juga harus ditingkatkan, jangan hingga uang yg sudah tersedia untuk berbagai keperluan rakyat malah mengendap di rekening bank.

Baca juga: Wakil MPR RI: Pejabat harus beri teladan untuk redam kasus COVID-19

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan & Keamanan KADIN Indonesia 2021-2026 itu memaparkan, berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri, hingga 15 Juli 2021 tercatat realisasi belanja APBD pemerintah provinsi baru 35,18 persen, lebih rendah dibandingkan serapan anggaran pada 31 Juli 2020 yg mencapai 37,90 persen.

Sedangkan, realisasi belanja APBD kabupaten kota per 15 Juli 2021 baru mencapai 32,11 persen, lebih rendah dibandingkan 31 Juli 2020 yg mencapai 37,50 persen.

Rendahnya penyerapan anggaran khususnya dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, beberapa akbar dikarenakan para kepala daerah takut jadi temuan BPK, BPKP, ataupun Kejaksaan, yg dapat jadi masalah hukum di kemudian hari.

“Karenanya realisasi penggunaan anggarannya harus tepat, salah satunya dengan turut serta melibatkan unsur para penegak hukum,” mengatakan Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI & Mantan Ketua DPR RI tersebut mengatakan dengan adanya Surat Telegram Polri tersebut, menunjukkan bahwa Polri berkomitmen jadi bagian dari problem solver, bukan jadi trouble maker yg dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kementerian Keuangan melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan-II tahun 2021 mencapai 7,07 persen. Momentum ini harus dijaga dengan baik, antara lain dengan meningkatkan belanja pemerintah, konsumsi, investasi, ekspor & sektor manufaktur,” ujarnya.

Sehingga lanjut dia pada triwulan berikutnya pertumbuhan ekonomi tetap positif, sehingga Indonesia tidak kembali masuk dalam jurang resesi.

Baca juga: Direksi BRI minta pengawalan Polri dalam pengembangan ekonomi nasional
Baca juga: Listyo Sigit akan bantu Pemerintah kawal pertumbuhan ekonomi nasional

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2316610/bamsoet-dukung-kebijakan-hindari-perkara-hambat-pertumbuhan-ekonomi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *