oleh

Baleg DPR setujui penyusunan RUU pembentukan PT, PTTUN, & PT Agama

Slot SimakNews.com

Baleg DPR setujui penyusunan RUU pembentukan PT, PTTUN, & PT Agama

,

Dokumentasi – Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kiri) berfoto bersama Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR M Nurdin (kanan) usai pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020). Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan M Nurdin resmi menggantikan posisi Rieke Diah Pitaloka sebagai Wakil Ketua Baleg DPR. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

Jakarta (ANTARA) – Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Senin siang menyetujui pengambilan keputusan hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Pengadilan Tinggi di empat daerah, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di empat daerah, & Pengadilan Tinggi Agama di lima wilayah.

“Semua fraksi setuju ketiga RUU ini dibawa ke Rapat Paripurna mendatang,” mengatakan Wakil Ketua Baleg DPR RI M. Nurdin dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Baleg menyetujui penyusunan tiga RUU, yaitu perdana RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, & Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Baca juga: Baleg tunggu pemerintah ajukan surat revisi UU ITE

Kedua, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, & Pengadilan Tinggi Papua Barat.

Ketiga, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, & Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mataram.

Sebelum diambil keputusan, masing-masing fraksi memberikan catatan & sikap akhir terkait penyusunan ketiga RUU tersebut.

Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan mengatakan persetujuan ketiga RUU tersebut harus ditindaklanjuti secara serius & berkesinambungan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk seluruh hakim, panitera, & staf supaya berintegritas, berwawasan, serta profesional.

“Langkah itu supaya dapat dapat mendukung kelancaran tugas di institusi baru,” katanya.

Baca juga: Baleg DPR: Gerakan anti-KKN masih tetap relevan

Dia mengatakan, materi penting dari ketiga RUU tersebut adalah proses peralihan perkara sehingga prosesnya harus berjalan baik & tidak merugikan masyarakat pencari keadilan.

Anggota Baleg DPR RI Fraksi Partai Gerindra Obon Tabroni mengatakan untuk menjamin terwujudnya keadilan maka perlu peningkatan aspek pelayanan hukum untuk memperoleh akses peradilan yg adil, cepat, & berbiaya murah.

Menurut dia, wilayah Indonesia luas sehingga terdapat masalah untuk mewujudkan peradilan yg cepat & berbiaya murah.

“Munculnya inefisiensi dari sisi transportasi yg ditanggung masyarakat & pertambahan jumlah perkara setiap tahun jadi alasan mendesak untuk pembentukan tiga RUU ini,” katanya.

Baca juga: Baleg: Wacana perubahan judul RUU Minol cuma sebatas usulan

Menurut dia, setelah RUU ini disahkan jadi UU maka pemerintah daerah wajib mendukung penerapan UU tersebut yaitu dengan memberikan lahan untuk mendirikan pengadilan.

Selain itu, menurut dia, perlu pengaturan terkait masa transisi dengan memberikan batas waktu yg jelas.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2210114/baleg-dpr-setujui-penyusunan-ruu-pembentukan-pt-pttun-dan-pt-agama

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *