oleh

Baleg DPR akan undang MA terkait RUU Pembentukan 4 Pengadilan Tinggi

Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9-8-2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/foc.

Selama ini di Indonesia memiliki 30 pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum.Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI M. Nurdin mengatakan pihaknya akan mengundang Sekretaris Mahkamah Agung (MA) untuk dimintai pendapatnya terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Empat Pengadilan Tinggi (PT).

beincash

“Pada hari Senin (5/4) akan rapat dengan Sekretaris MA terkait RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Papua Barat, & Kalimantan Utara,” mengatakan Nurdin dalam Rapat Baleg di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Berbagai usulan anggota Baleg DPR dalam membahas RUU tersebut, menurut dia, perlu menunggu hasil pertemuan dengan Sekretaris MA.

Hal itu terkait dengan usulan supaya Baleg juga mengundang kejaksaan & kepolisian untuk meminta pendapat terkait dengan RUU tersebut.

“Seluruh masukan & pandangan jadi bahan masukan RUU tentang Pembentukan Empat Pengadilan Tinggi ini,” ujarnya.

Baca juga: Baleg sepakat bentuk Panja RUU PT TUN & Pengadilan Tinggi Agama

Sementara itu, anggota Baleg DPR RI Bukhori menyatakan setuju dengan pembentukan pengadilan tinggi biasa & agama karena sifatnya mendesak supaya masyarakat memperoleh akses keadilan.

Ia menyarankan supaya Baleg menggelar rapat konsultasi dengan MA untuk mengecek keperluan & kebutuhan daerah dalam membentuk pengadilan tinggi.

“Undang pula kejaksaan & kepolisian karena mereka bagian tidak terpisahkan dari criminal justice system yg diamanahi kewenangan peradilan dalam konteks kehidupan berbangsa & bernegara,” katanya.

Dalam rapat tersebut, regu tenaga pakar (TA) Baleg memaparkan beberapa poin & konten RUU Pembentukan Empat Pengadilan Tinggi karena RUU tersebut merupakan usul inisiatif Baleg.

Tim TA Baleg menyampaikan selama ini di Indonesia memiliki 30 pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum.

Masing-masing PT melayani satu provinsi kecuali di empat PT yg melayani dua provinsi, yaitu PT Pekan Baru (Riau & Kepulauan Riau); PT Samarinda (Kalimantan Timur & Kalimantan Utara); PT Makassar (Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat); & PT Jayapura (Papua & Papua Barat).

Oleh karena itu, dalam rangka memudahkan akses masyarakat mendapatkan keadilan, perlu dibentuk empat PT, yaitu Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Papua Barat, & Kalimantan Utara.

Baca juga: Baleg DPR pakai pendekatan sosiokultural susun RUU PKS

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2073634/baleg-dpr-akan-undang-ma-terkait-ruu-pembentukan-4-pengadilan-tinggi

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *