oleh

Baleg: Ada mekanisme jika ingin revisi UU ITE masuk prolegnas 2021

-Umum-1 views

Anggota Komisi II DPR Fraksi PPP, Achmad Baidowi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pri. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menjelaskan ada prosedur yg harus ditempuh kalau harap memasukkan revisi UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

beincash

Dia menegaskan bahwa revisi UU ITE masuk Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 nomor urut 7 usulan DPR, bukan masuk Prolegnas Prioritas 2021.

“Terhadap keharapan memasukkan revisi UU ITE dalam Prolegnas Prioritas 2021 setidaknya ada jalur sebagaimana diatur UU 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP),” mengatakan Baidowi di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Baleg tunggu Bamus kemungkinan masuknya revisi UU ITE di Prolegnas

Dia menjelaskan Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR bersama Menkumham & PUU DPD pada 14 Januari 2021 sudah menetapkan daftar Prolegnas Prioritas 2021 & daftar Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024.

Menurut dia, Raker Baleg pada 14 Januari tentang pengesahan Prolegnas 2021 sudah pernah dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dijadwalkan di Rapat Paripurna namun masih mengalami penundaan.

Karena itu, menurut dia, dapat saja Bamus menugaskan Baleg untuk raker ulang dengan mengubah prolegnas prioritas, yakni dapat menambah, mengurangi ataupun mengganti daftar RUU.

“Atau dapat juga nanti di paripurna diputuskan. Namun, perlu ditegaskan bahwa keputusan prolegnas harus dibuat dalam rapat tripartit antara DPR, pemerintah & DPD,” ujarnya.

Baca juga: Pakar keamanan siber dukung Presiden & DPR revisi pasal karet UU ITE

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI mengatakan tidak keberatan kepada keharapan Presiden untuk merevisi UU ITE. Bahkan, menurut dia, untuk menjunjung profesionalitas Polri seperti yg dihinggakan Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat uji kelayakan di Komisi III DPR.

“Untuk itu, jangan hingga UU ITE dipakai untuk menjerat orang atau kelompok kritis dengan mengada-ada. Tapi kalau memang sudah memenuhi unsur ya tetap dapat dipakai,” katanya.

Karena itu, dia menilai harus dipilah secara benar mana yg dapat dijerat UU ITE & mana yg tidak dapat dijerat UU ITE.

Baca juga: Menkominfo dukung lembaga resmi untuk buat pedoman interpretasi UU ITE

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2005049/baleg-ada-mekanisme-jika-ingin-revisi-uu-ite-masuk-prolegnas-2021

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *