oleh

Aziz Syamsuddin minta kementerian tindaklanjuti Perpres BRIN

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj/aa

DPR berharap, apa yg diperintahkan Presiden segera dijalankanJakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta kementerian terkait untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN).

beincash

“DPR juga menunggu implementasi-nya. Sudah hampir setahun Presiden Joko Widodo meneken Perpres BRIN. Tepatnya diteken pada 30 Maret 2020 lalu. Akan tetapi, perpres itu tak kunjung dimasukkan ke lembaran negara. Ini ada apa,” mengatakan Azis dalam keterangan pers diterima di Jakarta, Jumat.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan Presiden Jokowi beberapa kali memberikan arahan & arahan, tepatnya pada periode Desember 2020-Februari 2021 kepada Menteri Riset/Kepala BRIN & Menteri Sekretaris Negara tentang diundangkan-nya Perpres BRIN.

Perpres BRIN sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2020, tetapi belum dapat efektif karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) & Kemenkumham belum mencatatkan & mengumumkan secara resmi.

“DPR berharap, apa yg diperintahkan Presiden segera dijalankan,” ucap Azis Syamsuddin menegaskan.

Baca juga: Komisi VII DPR dukung kepastian hukum kelembagaan BRIN

Baca juga: Integrasi “litbangjirap” terhambat Perpres BRIN belum diundangkan

Akibat belum dilakukannya pengundangan Perpres BRIN, Kementerian Riset & Teknologi (Kemristek)/BRIN juga mengalami masalah ketidakpastian karier peneliti & perekayasa pada unit organisasi kementerian/lembaga karena rencana integrasi & pengalihan yg tidak kunjung terdapat kejelasan.

“Jika ini terus dibiarkan, maka BRIN menghadapi risiko akuntabilitas pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program & kegiatan. Akuntabilitas serta pelaksanaan program riset & perkembangan strategis pun juga tidak berjalan optimal,” ujarnya.

Tanpa pengundangan Perpres BRIN, menurut Azis maka sulit dilakukan integrasi empat lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional (Lapan).

“Jelas akan mengalami keterlambatan. Baik dalam pengelolaan dana penelitian perguruan tinggi, termasuk pelaksanaan program percepatan riset & perkembangan khususnya untuk penanganan pandemik COVID-19,” tutur aziz.

Keberlanjutan BRIN akan mendukung implementasi Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024 termasuk program strategis lainnya. Seperti diseminasi teknologi tepat guna untuk masyarakat berinovasi, program penguatan talenta inovasi, & difusi teknologi tepat guna untuk usaha mikro, kecil & menengah (UMKM).

“Ini problem permasalahan fundamental kelembagaan yg krusial & mendesak dalam aspek organisasi & penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil. Selain itu akan terjadi stagnasi, ketidakpastian, & atau pelambatan dalam pengembangan karier, pola karier. Mohon kiranya kementerian benar-benar mempertimbangkan hal ini,” ucap Aziz berharap.

Untuk diketahui, landasan hukum pelaksanaan tugas & fungsi Kementerian Riset & Teknologi/BRIN saat ini cuma berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020.

Baca juga: BRIN tak dapat integrasi belanja riset tanpa pengundangan Perpres BRIN

Baca juga: Menristek/Kepala BRIN dorong perkembangan dalam pelayanan publik

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2077734/aziz-syamsuddin-minta-kementerian-tindaklanjuti-perpres-brin

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *