oleh

Azis Syamsuddin minta Kemensos pertimbangkan kembali penghentian BST

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Antarasumbar/Ikhwan Wahyudi

Cek kembali data ini, karena ke depan sebagai bahan evaluasiJakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Sosial untuk mempertimbangkan kembali penghentian bantuan sosial tunai (BST).

beincash

“Kami menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program BST yg berjalan di tahun 2020 & 2021, untuk melihat sejauh mana efektivitas bantuan tersebut dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mengupayakan bantuan dalam bentuk lain kalau BST dihapuskan,” mengatakan Azis dalam keterangan pers diterima di Jakarta, Jumat.

DPR juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali perpanjangan pemberian bantuan tunai apabila kondisi perekonomian masyarakat belum berangsur pulih meskipun pergerakan ekonomi Indonesia sudah mulai normal.

Bantuan ini mengatakan Aziz diharapkan masyarakat, karena menolong mereka yg saat ini perekonomian-nya semakin sulit akibat terdampak pandemik COVID-19.

Baca juga: Pos Indonesia sebut distribusi BST masih berjalan hingga April

Baca juga: Pos Indonesia optimalkan penyaluran Bantuan Sosial Tunai tahun ini

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan penyaluran BST merupakan bagian dari program bantuan tunai yg diluncurkan Presiden Joko Widodo sejak 4 Januari 2021 yg mencakup tiga tipe program, yaitu program sembako/bantuan pangan non-tunai (BPNT) bagi 18,8 juta KPM, program keluarga asa (PKH) bagi 10 juta KPM, & bantuan sosial tunai (BST) bagi 10 juta KPM.

Dari data yg diterima DPR selama Maret 2021, sudah disalurkan BPNT dalam beberapa tahap, yaitu pada 22 Maret sebanyak 4.502.451 KPM, 25 Maret 5.993.734 KPM dengan akumulasi 10.496.185 KPM.

“Cek kembali data ini, karena ke depan sebagai bahan evaluasi,” ujar Azis.

Selain BST yg mendapat sorotan, DPR juga meminta Kementerian terkait untuk mengevaluasi kembali data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menggantinya dengan penerima manfaat baru.

“Kemensos dapat mendorong Pemda dalam evaluasi DTKS. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran data. Terlebih Pemda sebagai pihak yg mengetahui persis mana yg dicoret & tidak,” tutur Azis..

Alasan Azis supaya Kemensos & Pemda mengevaluasi kembali program ini lantaran masih ada data penerima manfaat yg tidak padan & adanya penerima ganda.

“Sehingga penerima manfaat baru yg membutuhkan bantuan masih tertahan,” ujarnya.

Baca juga: PT Pos manfaatkan teknologi tingkatkan akurasi pendistribusian BST

Baca juga: Presiden Jokowi luncurkan bantuan tunai se-Indonesia

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2077650/azis-syamsuddin-minta-kemensos-pertimbangkan-kembali-penghentian-bst

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *