oleh

ASN nekat mudik bisa kena sanksi teguran sampai pemecatan

Ilustrasi Mudik Lebaran (Ist/Google.com)

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi mengingatkan supaya ASN tidak nekat mudik karena sanksi yg diberikan dapat teguran hingga pemecatan dengan tidak hormat. Deputi Bidang Kelembagaan & Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Rini Widyantini di Jakarta, Rabu, mengatakan sanksi tersebut mengacu pada PP Nomor 53 tahun 2010 & PP Nomor 49 tentang Manajemen Pegawai dengan Perjanjian Kerja. “Mungkin akan paling berat itu misalnya memang diberhentikan dengan tidak hormat tetapi kan kita lihat dulu konteksnya sesuai dengan peraturan,” mengatakan dia. Ketika pelanggaran yg dilakukan ASN terkait mudik itu merugikan kantor atau kinerja lembaganya maka sanksi yg didapat dapat sanksi teguran ringan hingga sanksi sedang. Namun, menurut dia, kalau tindakan ASN tersebut ternyata hingga merugikan negara maka pemberhentian dengan tidak hormat dapat saja dijatuhkan bagi para pelanggar.

Baca juga: Kemenkumham larang seluruh pegawai mudik Idul Fitri Oleh karena itu, Rini mengingatkan supaya ASN menaati aturan yg berlaku & juga soal larangan mudik lebaran yg berlaku sejak 6-17 Mei 2021. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo sudah menerbitkan Surat Edaran Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta keluarganya bepergian ke luar daerah atau mudik menjelang & usai Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. “Pegawai ASN & keluarganya dilarang mengerjakan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei hingga dengan 17 Mei 2021,” bunyi surat edaran yg ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi. Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN Dalam Masa Pandemi COVID-19. Para ASN diharapkan tidak mengajukan cuti selama periode pembatasan perjalanan. Pejabat pembina kepegawaian (PPK) di kementerian, lembaga, & pemerintah daerah juga tidak diperkenankan memberikan izin cuti.

Baca juga: ASN Kemendes PDTT dilarang mudik dengan alasan apapun Namun, cuti ini dikecualikan bagi PNS yg mengerjakan cuti melahirkan, cuti sakit, & cuti alasan penting. Cuti turut diberikan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yg mengambil cuti melahirkan & cuti sakit. Pengecualian larangan bepergian juga berlaku bagi ASN dengan alasan spesifik & sudah memiliki surat tugas atau izin. ASN yg sedang melaksanakan perjalanan tugas kedinasan harus memiliki surat tugas yg ditandatangani setidaknya oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala satuan kerja. ASN yg dalam keadaan terpaksa perlu bepergian ke luar daerah harus memperoleh izin tertulis dari PPK di instansinya masing-masing.
Baca juga: BKD harapkan Kepala SKPD turut awasi larangan mudik

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2140382/asn-nekat-mudik-bisa-kena-sanksi-teguran-sampai-pemecatan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *