oleh

Apeksi sampaikan usulan jenis transfer ke daerah untuk RUU HKPD

Slot SimakNews.com – Apeksi sampaikan usulan jenis transfer ke daerah untuk RUU HKPD,

Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya (ANTARA/HO/Pemkot Bogor)

Bogor (ANTARA) – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menyampaikan usulan tentang pengaturan tipe transfer ke daerah (TKD) sebagai masukan pada Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Daerah (RUU HKPD) yg sedang dibahas di DPR RI.

Usulan tersebut dihinggakan Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya, pada rapat dengar pendapat biasa (RDPU) dengan Komite IV DPD RI secara virtual, yg dikutip dari pernyataan tertulisnya, Rabu.

Menurut Bima Arya, terkait tipe transfer ke daerah, Apeksi berpendapat bahwa perlu diusulkan tipe TKD ditambah dengan dana kelurahan & dana insentif daerah.

“Dana kelurahan perlu jadi TKD yg sejajar dengan dana desa, karena dari sisi peruntukan hampir sama dengan dana desa,” katanya.

Baca juga: Anggota DPR: RUU HKPD perlu muat solusi jawab berbagai persoalan

Wali Kota Bogor ini menambahkan dana desa diusulkan ditambah satu dengan pembinaan kemasyarakatan serta dana insentif daerah supaya diperkuat dalam RUU HKPD ini.

Untuk persentase dana bagi hasil pajak & bukan pajak spesifik bagi ibu kota provinsi, mengatakan dia, dapat dipertimbangkan besarannya. “Berbeda dengan kabupaten atau kota yg bukan ibu kota provinsi & kota penyangga ibu kota,” katanya.

Untuk pajak penghasilan, menurut Bima, Apeksi mengusulkan, perlu adanya kejelasan domisili badan usaha yg mempunyai cabang usaha atau kemitraan usaha di beberapa daerah. “Ini berkaitan dengan pembuatan NPWP berdasarkan domisili dari pelaksanaan usaha,” katanya.

Soal dana alokasi biasa (DAU), mengatakan dia, Apeksi berpendapat, penghilangan angka alokasi pagu DAU nasional dalam RUU HKPD ini bukan kebijakan yg tepat dalam konteks penguatan desentralisasi fiskal.

“Usul kami supaya ditambahkan ayat dalam pasal 120 ayat 2, dengan redaksional jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari pendapatan dalam negeri neto ditetapkan dalam APBN,” mengatakan Bima.

Baca juga: Apeksi usulkan Kemendagri susun buku panduan SIPD

Menurut Bima, untuk pengelolaan belanja daerah, khususnya belanja pegawai tunjangan guru yg dialokasikan melalui TKD maksimal 30 persen, Apeksi berpendapat, secara ide hal itu sangat bagus, tetapi realisasinya tidak mudah.

“Apeksi mengusulkan, adanya pengaturan prosentase belanja pegawai kepada total belanja APBD dilakukan secara bertahap,” katanya.

Pertimbangan utamanya, mengatakan dia, karena salah satu alokasi yg sangat akbar pada belanja pegawai adalah alokasi tunjangan daerah atau tambahan penghasilan pegawai & tunjangan kinerja daerah.

“Jika penetapan batas belanja pegawai ini dibuat secara langsung setelah RUU ditetapkan, dikhawatirkan akan menimbulkan ekses negatif khususnya terkait demotivasi para pegawai,” jelas Bima Arya.

Untuk supervisi APBD, Apeksi mengusulkan, ada lembaga pengawas yg bertanggung jawab langsung kepada presiden atau BPKP dengan dasar hukum yg kuat, sehingga lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi pre-audit atas perancangan Perda APBD. “Karena, tipe supervisi yg dihadapi pemerintah daerah sudah cukup berlapis oleh berbagai pihak,”katanya.

Baca juga: Bima Arya ajak anggota APEKSI bangun kolaborasi

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2351070/apeksi-sampaikan-usulan-jenis-transfer-ke-daerah-untuk-ruu-hkpd

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *