oleh

Anggota Komisi III DPR dukung Presiden hasil TWK berpedoman putusan MK

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari. ANTARA/Dian Hadiyatna/am.

BKN beserta Kementerian PAN-RB harus berpedoman kepada putusan MKJakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa dalam menindaklanjuti hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) & Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi harus berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya mendukung pernyataan Presiden bahwa dalam menindaklanjuti hasil TWK, maka BKN beserta Kementerian PAN-RB harus berpedoman kepada putusan MK yg menyatakan alih status tidak boleh merugikan hak para pegawai yg mengikuti proses tersebut,” mengatakan Taufik Basari, di Jakarta, Selasa, terkait pernyataan Presiden Jokowi yg sependapat dengan pertimbangan MK dalam putusan pengujian Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang KPK yg menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK jadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat jadi ASN.

Taufik menjelaskan, KPK sebelumnya sudah menyatakan akan berkoordinasi dengan BKN, sehingga yg jadi kunci saat ini adalah keputusan & kebijakan BKN kepada proses alih status ini yg tetap harus berpedoman kepada pernyataan Presiden yg sudah dihinggakan.

“Dengan berpedoman kepada pernyataan Presiden mengenai tindak lanjut dari hasil TWK tersebut, maka membuka peluang bagi BKN untuk mengambil kebijakan berupa melanjutkan proses alih status sebagai ASN,” ujarnya pula.

Namun hal tersebut, menurut dia lagi, harus dengan diikuti langkah-langkah pembinaan kepada pegawai yg tidak memenuhi syarat sesuai hasil evaluasi tes wawasan kebangsaan.

Langkah lain, menurut Taufik adalah menjadikan hasil tes tersebut untuk bahan evaluasi internal kepegawaian, & kemudian memberikan tugas-tugas & penempatan tertentu sesuai dengan hasil evaluasi yg dilakukan.

“Dengan begitu opsi kebijakannya dapat berupa pembinaan atau penugasan & penempatan, bukan berupa pemecatan,” katanya lagi.

Politisi Partai NasDem itu menilai, saat ini 75 pegawai KPK yg tidak memenuhi syarat belum pernah dilakukan pemecatan, karena SK Pimpinan KPK No 652 Tahun 2021 bukan SK pemecatan, namun SK hasil Asesment Tes Wawasan Kebangsaan.

Dia menjelaskan, poin 2 SK tanggal 7 Mei 2021 tersebut memberikan perintah kepada pegawai yg tidak memenuhi syarat untuk menyerahkan tugas & tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

“Artinya, dikaitkan dengan penjelasan KPK sebelumnya, maka tindak lanjut kepada hasil TWK KPK ini menunggu hasil koordinasi dengan BKN & selama proses koordinasi berjalan maka tugas-tugas dilaksanakan oleh atasannya masing-masing hingga koordinasi selesai dilakukan,” ujarnya pula.

Karena itu, menurut dia, keliru apabila ada yg menyatakan bahwa 75 pegawai KPK yg tidak memenuhi syarat hasil TWK sudah dipecat.
Baca juga: Anggota DPR apresiasi komitmen Presiden kuatkan pemberantasan korupsi
Baca juga: Anggota Dewas Syamsuddin Haris setuju pandangan Jokowi soal hasil TWK

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2161250/anggota-komisi-iii-dpr-dukung-presiden-hasil-twk-berpedoman-putusan-mk

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *