oleh

Anggota DPR usulkan PPKM darurat tak diperpanjang

Slot SimakNews.com – Anggota DPR usulkan PPKM darurat tak diperpanjang,

Anggota DPR RI, Mufti Anam. ANTARA/Malik Ibrahim.

Surabaya (ANTARA) – Anggota DPR RI yg membidangi ekonomi & BUMN, Mufti Anam, mengusulkan supaya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yg berlangsung 3-20 Juli 2021 tidak diperpanjang, karena daya tahan rakyat semakin menipis.

”Yang utama bahwa disepakati kesehatan & ekonomi tidak dapat dipertentangkan. Maka diperlukan langkah bersamaan. Perlu juga saya tekankan, ketika bicara ekonomi dalam konteks PPKM darurat, sebenarnya tidak bicara soal ekonomi kelas atas, tetapi justru khususnya adalah penyelamatan ekonomi rakyat kecil yg benar-benar sulit saat ini,” mengatakan Mufti kepada media di Surabaya, Minggu.

Mufti mengatakan, saat ini keadaan di bawah sudah sangat mengkhawatirkan. Secara ekonomi, daya tahan rakyat semakin menipis, percikan konflik sosial di akar rumput semakin banyak terjadi di daerah, dieskalasi oleh sejumlah tindakan penertiban yg berujung pada kericuhan & viral di media sosial.

“Saya mengapresiasi berbagai intervensi sosial oleh pemerintah melalui bantuan sosial. Tapi perlu diingat, mayoritas bansos berasal dari pusat. Kapasitas fiskal pemerintah daerah sudah terbatas dalam memberikan bansos, berbeda dengan awal pandemik 2020. Sehingga sebesar apa pun bansos dari pusat tidak akan cukup karena akibat gelombang kedua pandemik ini begitu luas. Ini yg jadi salah satu masalah di lapangan,” tuturnya.

Mufti memaparkan, para pekerja harian & pekerja informal kini dalam keadaan semakin sulit, di sisi lain masyarakat berpenghasilan menengah ke atas menahan belanja mereka lantaran masih wait and see terkait penanganan pandemik.

“Maka jangan hingga kemudian kebijakan PPKM darurat untuk pengendalian COVID-19 berujung pada konflik sosial yg terus melebar, keadaan chaos yg malah merugikan bangsa kita secara keseluruhan. Sehingga PPKM darurat dengan segala hormat jangan diperpanjang, tetapi dengan catatan ada pembenahan penanganan dari sisi kesehatan-nya, sehingga tidak ada yg dikorbankan,” ujar politisi muda itu.

“Artinya, pengendalian COVID-19 tetap sangat penting,” ucap Mufti, dalam siaran persnya kepada wartawan.

Baca juga: Kepala BIN salurkan bantuan sembako untuk warga terdampak PPKM darurat

Baca juga: Kemensos-Bulog salurkan 200 juta kilogram beras ke 10 juta KPM

Mufti memberi catatan penanganan dari sisi kesehatan yg absolut dilakukan. Di antaranya adalah memasifkan penegakan protokol kesehatan, mengakselerasi vaksinasi hingga 2 juta per hari, merekrut tambahan tenaga kesehatan, memperbanyak tempat isolasi & rumah sakit darurat untuk yg bergejala ringan, & memperkuat “3T” (tes, tracing, & treatment).

“Kan sebenarnya ada target tes per daerah, mestinya itu terus dievaluasi & dibuka ke publik secara rinci karena sangat vital dalam penanganan pandemik. Yang justru marak cuma penertiban pedagang, PKL disidak,” ujar Mufti.

Mufti meminta pemerintah mempercepat pembayaran insentif tenaga kesehatan & klaim rumah sakit.

“Saat ini sudah mulai terbayar secara bertahap, kami mengapresiasi. Perlu terus dipercepat supaya RS punya ruang finansial yg cukup untuk bergerak cepat & taktis di lapangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman & Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan keputusan perpanjangan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat akan diumumkan dalam 2-3 hari ke depan.

“Saat ini, kami sedang mengerjakan evaluasi kepada PPKM dengan jangka waktu ini & apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut. Kami akan laporkan kepada Bapak Presiden & saya kira dalam 2-3 hari ke depan, kita juga akan umumkan secara resmi,” mengatakan Luhut dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Sabtu (17/7) malam.

Menteri yg ditugasi jadi Koordinator PPKM darurat Jawa-Bali itu mengatakan ada dua indikator yg akan dipakai untuk mengevaluasi PPKM darurat pada periode 3-20 Juli 2021.

“Dua indikator yg kami pakai mengevaluasi periode transisi di mana relaksasi apakah dapat dilakukan kalau indikator penambahan kasus konfirmasi & bed occupancy ratio (tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit) trennya semakin baik,” ujar Luhut.

Dalam dua hari terakhir, mengatakan Luhut, dua indikator penambahan kasus & tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit itu membaik.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2274602/anggota-dpr-usulkan-ppkm-darurat-tak-diperpanjang

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *