oleh

Anggota DPR tekankan urgensi revisi UU ASN bagi tenaga honorer

Dokumentasi ASN di Kota Palangka Raya. ANTARA/Rendhik Andika

Pemerintah memberikan prioritas kepada para honorer dalam rekrutmen PNS.Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menekankan urgensi revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi tenaga honorer karena memuat pasal-pasal pengangkatan honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, hingga tenaga kontrak untuk diangkat jadi PNS.

“Hingga saat ini, draf revisi UU ASN yg kami bahas, ini masih draf, saya tidak menjamin ini akan berlaku. Setidaknya ada hal menggembirakan, ada peluang tenaga honorer akan diangkat jadi PNS,” mengatakan Syamsurizal dalam keterangannya di Jakarta, Ahad.

Dengan masih adanya peluang bagi honorer jadi PNS, dia mengajak berdoa supaya pasal-pasal yg memihak pada kepentingan honorer ini tidak berubah hingga RUU Perubahan atas UU ASN ditetapkan jadi UU yg baru, salah satunya Pasal 131A.

Pasal 131A itu pada intinya memberikan pengaturan bagi para tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, & tenaga kontrak yg bekerja terus-menerus untuk diangkat berdasarkan surat keputusan yg dikeluarkan hingga dengan 15 Januari 2014 untuk jadi PNS.

Baca juga: Anggota DPR dukung wacana pembubaran KASN melalui revisi UU ASN

“Komisi II DPR saat ini sudah menerima daftar inventaris masalah (DIM) revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, RUU ASN itu masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021,” ujarnya.

Menurut dia, salah satu poin revisi UU ASN menyangkut tuntutan honorer yg meminta diangkat jadi PNS & ada juga poin mengenai wacana pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Selain itu, Syamsurizal meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan meningkatkan status & kesejahteraan di berbagai instansi negara.

Hingga saat ini, mengatakan dia, kesejahteraan & status tenaga honor atau PPPK masih rentan karena beberapa akbar status mereka tidak jelas selama bertahun-tahun.

“Momentum Hari Buruh tentu berbeda dengan sebelumnya, kondisi pandemi COVID-19 & momentum Ramadan tidak diperingati secara berlebihan. Namun, yg terpenting sejatinya bukan seremonialnya, melainkan bagaimana langkah dalam memberikan kesejahteraan kepada buruh, khususnya tenaga honorer yg ada di instansi pemerintah,” katanya.

Baca juga: F-PKB harap RUU ASN segera disahkan jadi UU

Politikus PPP itu juga meminta pemerintah memberikan prioritas kepada para honorer dalam rekrutmen pegawai negeri karena harus diberikan passing grade awal yg tinggi sebagai kompensasi pengabdian selama ini.

Syamsurizal mengaku prihatin dengan nasib para tenaga honorer, khususnya para tenaga kesehatan & guru di daerah, yg tidak kunjung diangkat statusnya jadi ASN.

Ia berkomitmen untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer dengan terus mendesak supaya pasal-pasal yg diajukan DPR dalam draf RUU Perubahan atas UU ASN tidak berubah hingga jadi undang-undang.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2134062/anggota-dpr-tekankan-urgensi-revisi-uu-asn-bagi-tenaga-honorer

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *