oleh

Anggota DPR sesalkan pertanyaan TWK terkait “lepas jilbab”

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh. ANTARA/Firman

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menyesalkan adanya pertanyaan yg melecehkan kepada kaum perempuan yaitu terkait lepas jilbab yg kemudian menimbulkan polemik di masyarakat.

“Adanya pertanyaan terkait lepas jilbab dalam Tes Wawasan Kebangsaan, kalau pertanyaan itu muncul & benar, itu sangat disesalkan karena masalah tersebut sangat sensitif & rawan di masyarakat,” mengatakan Pangeran Khairul Saleh di Jakarta, Senin.

Dia menyesalkan kalau ada pertanyaan seperti itu meskipun dapat jadi hal tersebut salah satu teknik untuk mengetahui & menguji wawasan kepada masalah-masalah yg ada di masyarakat.

Pangeran Khairul Saleh berharap pertanyaan yg diberikan dapat mengarah pada maksud & tujuan dilaksanakan tes tersebut tanpa harus menyinggung hal yg sensitif.

“Komisi III DPR berharap supaya pertanyaan yg diberikan dapat mengarah pada maksud & tujuan tes tanpa harus menyinggung hal sensitif karena akan menimbulkan pro & kontra di masyarakat,” ujarnya.

Selain itu dia menilai, terkait dengan TWK bagi pegawai KPK, itu merupakan konsekuensi dari perubahan status kepegawaian jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yg diamanahkan UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK & diatur lebih lanjut dalam PP nomor 41 tahun 2020.

Baca juga: KPK tidak lempar tanggung jawab terkait 75 pegawai tak lolos TWK

Baca juga: KPK taati putusan MK proses alih status tak boleh rugikan hak pegawai

Menurut politisi PAN itu, TWK pada dasarnya untuk mengetahui integritas berbangsa & bernegara serta konsistensi perilaku pegawai tentang nilai, norma & etika organisasi dalam berbangsa & bernegara.

“Juga dimaksudkan untuk mengetahui netralitas & kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, termasuk evaluasi kepada anti-radikalisme,” katanya.

Pangeran Khairul Saleh juga berharap supaya TWK dilaksanakan secara transparan, terukur, akuntabel, & diadakan lembaga yg berkompeten sehingga tidak menimbulkan berbagai sakwasangka & polemik di masyarakat.

Menurut dia, pengalihan status pegawai KPK jadi ASN & adanya TWK benar-benar menghasilkan tenaga KPK yg andal, profesional & tetap menjaga independensi tanpa dipengaruhi siapa pun.

“Sehingga KPK sebagai lembaga antirasuah diharapkan sanggup mengerjakan pemberantasan korupsi demi terwujud-nya Indonesia yg lebih maju,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Sosialisasi & Kampanye Anti-Korupsi KPK Giri Suprapdiono mengonfirmasi adanya soal-soal absurd dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai jadi ASN.

Giri mengatakan, ada seorang pegawai perempuan yg ditanyakan kesediaannya untuk melepas jilbab. Menurut dia, pegawai tersebut akan dinilai egois kalau tidak bersedia melepas jilbab untuk kepentingan negara.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil minta Firli diuji wawasan antikorupsinya

Baca juga: Ketua WP KPK heran ditanya soal ucapan selamat ke pemeluk agama lain

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2148866/anggota-dpr-sesalkan-pertanyaan-twk-terkait-lepas-jilbab

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *