oleh

Anggota DPR sebut Sembako & pendidikan tak boleh kena pajak

Slot SimakNews.com

Anggota DPR sebut Sembako & pendidikan tak boleh kena pajak

,

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. ANTARA/Citro Atmoko/am.

Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun mengkritisi rencana Kementerian Keuangan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako & sektor pendidikan melalui perluasan objek PPN. Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu mengatakan, sembako atau bahan pokok, sektor pendidikan, & kesehatan tidak boleh dipungut pajak.

Baca juga: Anggota DPR ingatkan pemerintah akibat buruk penerapan PPN sembako Hal itu lantaran ketiga sektor tersebut merupakan amanat konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagai tujuan negara. “Kalau beras dijadikan objek pajak & dikenakan PPN, pengaruhnya pada kualitas pangan rakyat. Rakyat butuh pangan yg bagus supaya kualitas kehidupan mereka juga baik,” mengatakan Misbakhun. Politikus Partai Golkar itu menyebutkan Kemenkeu harus bertanggung jawab atas polemik soal Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yg memuat rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok atau sembako & sektor pendidikan itu. “Polemik yg terjadi & penolakan keras di masyarakat atas rencana Kemenkeu ini sangat mempengaruhi citra Presiden Jokowi & pemerintahan yg diketahui sangat pro-rakyat kecil,” ujar Misbakhun.

Baca juga: Partai Demokrat tolak pemerintah pungut PPN sembako & pendidikan Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga menentang ide Kemenkeu tentang PPN sektor pendidikan karena pendidikan adalah simbol pembangunan tabiat sebuah bangsa. “Pendidikan itu menunjukkan kualitas SDM sebuah negara. Kalau pendidikan hingga dijadikan objek pajak & dikenakan tarif PPN, kualitasnya akan terpengaruh,” ujar anggota Komisi XI DPR ini. Misbakhun menganggap isi RUU KUP yg memuat rencana pengenaan PPN kepada sektor pendidikan & pangan justru membuktikan Kemenkeu gagal menciptakan kebijakan yg merujuk pada amanat konstitusi. Alasannya, konstitusi mengamanatkan berbagai sektor yg harus dijaga dengan semangat gotong royong. Politikus yg diketahui getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu juga mempertanyakan argumen Sri Mulyani soal PPN untuk sembako & pangan baru diterapkan setelah pandemi COVID-19 berlalu. Menurut dia, alasan itu tidak rasional karena hingga saat ini belum ada satu pun pakar atau lembaga terpercaya yg sanggup memprediksi akhir pandemi COVID-19.

Baca juga: Anggota DPR Fraksi NasDem menolak rencana pajak sembako Seharusnya, mengatakan Misbakhun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu punya ide berkelas global tentang cara menaikkan tax ratio & penerimaan pajak tanpa harus menerapkan PPN pada sembako & pendidikan. “Masih banyak ruang kreativitas pengambil kebijakan untuk menaikkan penerimaan pajak,” ujar Misbakhun. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu pun menyarankan supaya Sri Mulyani segera menarik RUU KUP. “Tarik & revisi, karena isi RUU KUP itu sangat tidak populer,” katanya. Terkait polemik itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (10/6) menegaskan, rencana itu sifatnya internal, sehingga ia menyesalkan dokumen draf Revisi UU KUP bocor ke publik. Ia memastikan pemerintah masih akan fokus memulihkan perekonomian akibat pandemi COVID-19. “Situasinya jadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar, karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Yang keluar sepotong-sepotong,” mengatakan Sri Mulyani. “Dari sisi etika politik, kami belum dapat menjelaskan sebelum ini dibahas. Karena ini adalah dokumen publik yg kami hinggakan kepada DPR melalui Surat Presiden,” mengatakan dia menambahkan.

Baca juga: Fokus pulihkan ekonomi, Menkeu sayangkan ada kegaduhan isu PPN sembako

Baca juga: Pengamat ungkap akibat rencana pemberlakuan PPN sembako

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2207770/anggota-dpr-sebut-sembako-dan-pendidikan-tak-boleh-kena-pajak

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *