oleh

Anggota DPR: SE Kapolri terkait UU ITE miliki semangat konstruktif

-Umum-4 views

Ilustrasi – Penyebaran ujaran kebencian tertangkap. ANTARA/Ist/am.

Surat Edaran Kapolri tentang pencerahan budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital yg bersih, sehat & produktif, memiliki spirit yg sangat konstruktif kepada demokrasiJakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Heru Widodo menilai Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terkait pedoman bagi penyidik Polri dalam tangani kasus UU ITE, memiliki semangat yg sangat konstruktif kepada demokrasi & hak berekspresi masyarakat Indonesia.

beincash

“Surat Edaran Kapolri tentang pencerahan budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital yg bersih, sehat & produktif, memiliki spirit yg sangat konstruktif kepada demokrasi,” mengatakan Heru kepada para wartawan di Jakarta, Selasa.

Dia menilai Polri memang harus mengambil langkah tepat supaya tidak ada upaya kriminalisasi, namun tetap menjamin ruang digital tetap produktif, bersih, sehat, & beretika.

Menurut dia, ada salah satu pedoman di surat edaran tersebut yg perlu digaris bawahi yaitu mengenai perkara yg sifatnya berpotensi memecah belah, mengandung unsur Suku, Agama, Ras, & Antar-golongan (SARA), radikalisme, & separatisme.

Baca juga: Polisi juga terapkan mediasi selesaikan cuitan Twitter Novel Baswedan

Baca juga: Mahfud: Kajian UU ITE memerlukan waktu dua bulan

“Pointers itu harus betul-betul dicermati, Polisi harus sanggup bertindak adil, profesional & mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta & data yg ada,” ujarnya.

Politisi PKB itu menilai permintaan maaf tersangka tidak cukup membatalkan hukum yg berjalan, itu merupakan hal penting karena harus ada efek jera bagi setiap pelaku

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) bernomor: SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yg Bersih, Sehat & Produktif.

Dalam SE tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan keadaan nasional soal penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) yg dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

Dalam surat tersebut ada 11 poin yg harus dipedomani penyidik Polri dalam menegakkan UU ITE.

Baca juga: Kapolri mengeluarkan surat edaran langkah penanganan kasus UU ITE

Baca juga: Kominfo masuk Tim Kajian UU ITE

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2014491/anggota-dpr-se-kapolri-terkait-uu-ite-miliki-semangat-konstruktif

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *