oleh

Anggota DPR sarankan Nadiem cetak guru untuk ‘blended learning’

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. (Dokumentasi Partai Keadilan Sejahtera)

Jakarta (SIMAKNEWS) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyarankan Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mencetak banyak guru untuk implementasi blended learning.

Faqih mengatakan sebaik apapun perkembangan pendidikan dilakukan, sehebat apapun kurikulumnya, kalau gurunya belum dibenahi, tidak akan dapat efektif.

“Guru itu adalah manusia yg sangat dibutuhkan & sangat penting oleh karenanya, kita harus mencetak guru yg bagus, produktif, guru yg cerdas semuanya,” mengatakan Faqih dalam webinar di kanal Youtube PKS TV DPR RI di Jakarta, Jumat.

Faqih mengatakan Nadiem pernah bilang istilah blended learning tersebut dalam rapat bersama DPR, sebagai perpaduan antara pendidikan di sekolah & pendidikan jarak jauh (e-learning).

Baca juga: Cegah COVID-19, LAN gelar pelatihan dasar CPNS “blended learning”

Menurut Faqih, pendidikan jarak jauh (PJJ) memang tidak mungkin dihindari, kendati juga tidak mesti dibakukan untuk semua tipe pendidikan.

Di masa pandemi saat ini, mengatakan Faqih, pendidikan jarak jauh kerap dijadikan andalan.

“Kalau pandemi COVID-19 ini berlangsung, (pendidikan jarak jauh) itu ternyata masih jadi andalan. Belajar dari rumah itu hampir 90 persen lebih. Itu yg belajar di sekolah yg bandel, mungkin seperti siswa di Jawa Timur, merasa tidak punya gawai & tidak dapat beli kuota akhirnya komunikasi dengan gurunya, minta diajari di sekolah,” mengatakan Faqih.

Namun, sekali lagi dikatakan Faqih, meski pendidikan jarak jauh (PJJ) tidak dapat dihindari untuk dipakai ke depannya, tetapi tentu tidak dapat semuanya memakai PJJ. Ada porsi pendidikan tertentu yg tetap harus memerlukan guru untuk berinteraksi.

Baca juga: UMM kembangkan Pembelajaran Bauran dengan Siklus Pe5 di masa pandemi

Faqih mengatakan apalagi dalam mendidik orang dengan kebutuhan khusus, tentu guru tidak dapat pakai layar saja. Mereka harus menemui siswanya. Kalau siswanya tuna rungu, misalnya, harus melihat bibir guru, & contoh lainnya. Sehingga PJJ (e-learning) tidak sepenuhnya relevan.

“Kalau kami di Komisi X, gurunya yg dibutuhkan. Dan itu sudah masuk ke dalam kesimpulan Komisi X bahwa tanggung jawab kami untuk mengusahakan guru itu jelas statusnya, mau dia PNS, PPPK, atau apa terserah,” mengatakan Faqih.

Dia mengatakan bahwa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48/2005 melarang adanya guru honorer, sehingga banyak guru di sekolah yg berstatus honorer, kini tidak jelas statusnya.

Di satu sisi, mengatakan Faqih, profesi guru sekolah di daerah sangat dibutuhkan. Namun jumlah guru tidak memiliki kejelasan status di sekolah juga masih banyak. Hal itu diminta Komisi X DPR RI supaya segera dibenahi negara.

Faqih melanjutkan, Komisi X DPR RI juga harap supaya guru diberi kepastian dalam. hal kesejahteraan serta jaminan sosialnya.

Baca juga: UI pertimbangkan sistem belajar campuran daring & tatap muka

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *