oleh

Anggota DPR: RUU Otsus Papua momentum perkuat perbaikan birokrasi

Anggota DPR RI Guspardi Gaus. ANTARA/dokumentasi pribadi

Jakarta (ANTARA) – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua DPR RI Guspardi Gaus menilai revisi UU Otsus harus jadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat supervisi & perbaikan birokrasi.

beincash

Hal itu, mengatakan Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, sekaligus sebagai salah satu upaya menjaga iklim kondusif & membangun kesejahteraan masyarakat di Papua.

“Dana otsus jangan kami yg menentukan karena antara kepentingan pusat & daerah tentu berbeda. Revisi UU Otsus Papua harus jadi momentum perkuat supervisi & perbaikan bikrokrasi supaya anggaran berhasil & berdaya guna,” katanya.

Baca juga: Pansus DPR: Besaran dana Otsus dibahas berbasis kinerja terukur

Menurut dia, dana otsus untuk Papua masih dibutuhkan untuk melanjutkan keberlangsungan pembangunan di Bumi Cendrawasih itu.

Ia menilai dugaan korupsi atas penggunaan dana otsus seperti yg diungkap Polri, jangan hingga menutup peluang perpanjangan dana otsus.

“Jadi, kalau ada pemborosan atau ada pihak-pihak tertentu mengerjakan pelanggaran harus ditindak. Namun, saya berharap pemerintah mengerjakan supervisi, pendampingan, & supervisi kepada pengucuran dana otsus,” ujarnya.

Oleh karena itu, mengatakan dia, supaya anggaran bermanfaat bagi masyarakat Papua, pemerintah daerah harus memiliki konsep pembangunan dengan skala prioritas.

Hal itu, menurut dia, pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat yg pada akhirnya dapat mendongkrak ekonomi di Provinsi Papua & Papua Barat.

Baca juga: Mahfud: Pemerintah perpanjang dana Otsus Papua

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, & Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah akan memperpanjang kebijakan dana otonomi spesifik Papua.

“Otonomi spesifik itu tidak perlu diperpanjang, itu sudah berlaku sejak 2001 & tidak perlu perpanjang, yg diperpanjang itu cuma dananya, dana khususnya. Adapun struktur ketatanegaraan & hubungan pusat serta daerahnya itu tidak ada perubahan apa pun. Undang-undangnya tidak akan diperpanjang,” mengatakan Mahfud dalam siaran persnya yg diterima di Jakarta, Rabu (31/3).

Menurut dia, dalam perpanjangan dana otsus, pemerintah akan mengerjakan revisi pada sejumlah peraturan, termasuk revisi sejumlah pasal dalam Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Draf revisi tersebut saat ini sudah diserahkan ke DPR.

“Kami akan merevisi Pasal 76, yaitu untuk memekarkan daerah provinsi mungkin akan tambah tiga provinsi sehingga jadi lima, melalui revisi undang-undang bukan perpanjangan UU. Revisi dua pasal: Pasal 34 tentang dana & pasal 76 tentang pemerkaran,” ujar Mahfud saat jadi pembicara kunci Workshop Pendapat BPK terkait dengan Pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua & Papua Barat secara daring.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2077814/anggota-dpr-ruu-otsus-papua-momentum-perkuat-perbaikan-birokrasi

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *