oleh

Anggota DPR: Presiden pimpin langsung jika PPKM darurat diperpanjang

Slot SimakNews.com – Anggota DPR: Presiden pimpin langsung jika PPKM darurat diperpanjang,

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim. ANTARA/HO-Aspri

Berbagai sektor kegiatan kehidupan mulai dipulihkan kembali dengan tetap laksanakan protokol kesehatan secara ketat.Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menilai apabila pemerintah harap memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa & Bali, sebaiknya Presiden Joko Widodo memimpin langsung pelaksanaannya.

“Jika pemerintah harap memperpanjang PPKM darurat Jawa & Bali, ada beberapa persyaratan yg harus dipenuhi, yakni pertama, Presiden langsung memimpin pelaksanaan PPKM darurat Jawa & Bali, tidak lagi diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim & Investasi,” mengatakan Luqman Hakim di Jakarta, Selasa.

Apabila Presiden secara teknis merasa perlu menunjuk pimpinan pelaksana PPKM darurat perpanjangan, Presiden dapat membentuk team leader yg terdiri atas Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menko Polhukkam, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Sekretaris Negara, Kapolri, & Panglima TNI.

Menurut dia, komposisi team leader ini untuk menjamin pelaksanaan PPKM darurat perpanjangan akan menggabungkan seluruh pendekatan, yakni pendekatan kesehatan, teritorial, agama, sosial, hukum, & keamanan.

Baca juga: Ganjar: Pemerintah harus dengarkan rakyat terkait perpanjangan PPKM

Persyaratan kedua, lanjut Luqman, anggaran jaring pengaman sosial perlu ditambah, setidaknya mencakup bansos, bansos tunai, insentif tenaga kesehatan daerah, subsidi upah pekerja formal/informal, insentif industri, & subsidi UKM/UMKM.

“Skema realisasi kebijakan bantuan sosial itu harus disosialisasikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat pada saat perpanjangan PPKM darurat diumumkan,” ujarnya.

Ketiga, menurut dia, vaksinasi harus jadi bagian dari paket kebijakan PPKM darurat Jawa & Bali serta PPKM mikro di luar Jawa & Bali yg pelaksanaannya mengpakai pendekatan teritorial, yaitu desa/kelurahan, dusun/RW, & RT.

Selain itu, untuk vaksinator dimobilisasi dari tenaga kesehatan pusat, daerah, tenaga kesehatan milik TNI, Polri, ormas, & mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir di fakultas-fakultas kedokteran, Akademi Kebidanan, & Akademi Keperawatan.

Ia menjelaskan persyaratan keempat, kegiatan sektor konstruksi yg pada PPKM darurat diberi ruang beroperasi 100 persen, harus dimasukkan ke dalam sektor yg ditiadakan kegiatannya 100 persen selama PPKM darurat perpanjangan, tidak terkecuali letak pekerjaan konstruksi pada proyek strategis nasional.

“Kelima, kegiatan sektor transportasi publik angkutan penumpang harus ditiadakan, baik darat, laut, maupun udara,” mengatakan sekretaris Gerakan Sosial & Kebencanaan DPP PKB itu.

Selanjutnya, syarat keenam, selama PPKM darurat perpanjangan berlaku, harus dilakukan pembatasan superketat masuknya warga negara asing, kecuali untuk keperluan diplomasi tingkat tinggi.

Di setiap desa/kelurahan, lanjut dia, disiapkan tempat-tempat isolasi untuk masyarakat yg terpapar COVID-19 tanpa gejala atau bergejala ringan.

Baca juga: Polda Metro “sulap” delapan ton sapi jadi rendang untuk warga DKI

“Selama warga menjalani isolasi, kebutuhan hidup dibiayai anggaran desa/pemda setempat & kebutuhan kesehatannya difasilitasi tenaga kesehatan dari puskesmas/puskesmas pembantu/bidan desa/dsb. Isolasi berdikari tidak lagi dilakukan di rumah pribadi masing-masing untuk memutus penyebaran COVID-19 yg belakangan masif melalui klaster keluarga,” katanya.

Persyaratan ketujuh menurut dia, supervisi atas pelaksanaan PPKM darurat perpanjangan harus dilakukan secara ketat oleh pemerintah pusat & pemerintah daerah bersama TNI & Polri.

Ia menegaskan siapa pun yg melanggar atau menghalang-halangi pelaksanaan PPKM darurat harus diberi sanksi hukum yg berat, tanpa pandang bulu.

Apabila pemerintah tidak memungkinkan menyempurnakan PPKM darurat, seperti syarat-syarat tersebut, mengatakan dia, kebijakan tersebut tidak perlu diperpanjang sehingga cukup hingga 20 Juli sebagaimana rencana semula.

“Selanjutnya, pemerintah fokus untuk menggenjot vaksinasi; melindungi kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, & anak-anak; membangun banyak rumah sakit darurat COVID-19; & menyediakan tempat-tempat isolasi berbasis desa/kelurahan untuk pasien COVID-19 tanpa gejala & bergejala ringan,” katanya.

Selain itu, mengatakan dia, berbagai sektor kegiatan kehidupan mulai dipulihkan kembali dengan tetap laksanakan protokol kesehatan secara ketat.

Baca juga: Ini keyakinan Anies kepada warga Jakarta setelah pandemi berakhir

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2278054/anggota-dpr-presiden-pimpin-langsung-jika-ppkm-darurat-diperpanjang

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *