oleh

Anggota DPR: Politisasi birokrasi ganggu sistem merit di pemerintahan

Slot SimakNews.com – Anggota DPR: Politisasi birokrasi ganggu sistem merit di pemerintahan,

Ilustrasi gedung DPR. (istimewa)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menilai politisasi birokrasi yg terjadi pemerintahan daerah sangat mengganggu sistem merit atau kebijakan yg berdasarkan kualifikasi kompetensi & kinerja secara adil, wajar, & non-diskriminasi di lingkungan pemerintah.

“Politisasi birokrasi itu sangat mengganggu penerapan sistem merit, misalnya seorang yg belum layak diangkat dalam jabatan tertentu namun karena berpihak pada kepala daerah yg menang Pilkada, lalu karirnya melejit,” mengatakan Syamsurizal kepada Antara usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) RUU ASN, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan manajemen kepegawaian pemerintahan harus diarahkan pada terwujudnya profesionalitas ASN namun ketika saat & setelah pilkada, justru terjadi gangguan kepada netralitas ASN.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II setuju KASN dihapus dalam revisi UU ASN

Karena itu menurut dia harus diatur dalam revisi UU ASN supaya ASN tidak dapat dipolitisasi yg dilakukan calon kepada daerah karena akan mengganggu netralitas kerja ASN sebagai pelayan publik.

“Sistem meritokrasi tidak boleh ditinggalkan untuk mendapatkan pegawai yg profesional, dengan memperhatikan ASN yg terbaik maka itu yg diangkat. Namun itu terganggu dengan pilkada (calon kepala daerah) mengerjakan politisasi birokrasi,” ujarnya.

Syamsurizal menyarankan untuk menghilangkan politisasi birokrasi, pengangkatan atau pemberhentian pejabat Eselon I & II di pemerintah daerah diserahkan kepada pemerintah pusat.

Hal itu menurut dia, karena berdasarkan masukan dari para pakar, pihak yg terkena politisasi birokrasi adalah oleh kepala daerah terpilih adalah pejabat Eselon II & II yg dianggap lawan politiknya ketika pilkada.

Sebelumnya, dalam RDPU tersebut, Ketua Umum Korps Pegawai RI (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh menilai revisi UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat menyehatkan ekosistem birokrasi sehingga bebas dari intervensi politik.

“Revisi ini perlu dibangun ekosistem birokrasi yg sehat. Kami di ASN harap bekerja profesional namun ekosistem di luar terjadi kriminalisasi birokrasi, tekanan politik. Saya pernah jadi Pj Gubernur Gorontalo, terasa betul ASN di sana terbelah,” mengatakan Zudan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja revisi UU ASN Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Direktur Jenderal Kependudukan & Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri itu mengatakan, bagi para ASN khususnya di daerah, karirnya tergantung pada “ritual pesta demokrasi” bernama Pilkada yg berlangsung tiap lima tahun sekali.

Karena menurut dia, sering terjadi pencopotan jabatan ASN setelah pelaksanaan pilkada sehingga masalah politisasi birokrasi jadi masalah serius yg harus diatasi supaya tata kelola & penempatan jabatan ASN jadi lebih baik.

“Misalnya di Kepulauan Sula, Kepala Dinas dicopot oleh bupati baru, ini terjadi kemacetan birokrasi karena kepala daerah langsung copot dengan melanggar aturan. Ritual lima tahunan pilkada itu menyebabkan denyut nadi birokrasi jadi terganggu, yg semestinya profesional & berkarir tenang namun terganggu,” ujarnya.

Zudan menyarankan supaya mulai dipikirkan dibentuk otonomi birokrasi supaya birokrasi secara bertahap dipisahkan dengan “political appointee”.

Panja revisi UU ASN menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang para pakar yaitu peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan, & Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Muhaimin dukung wacana kebijakan penerapan PPKM Darurat
Baca juga: Anggota DPR berharap revisi UU LLAJ tingkatkan pelayanan lalu lintas

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2238494/anggota-dpr-politisasi-birokrasi-ganggu-sistem-merit-di-pemerintahan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *