oleh

Anggota DPR: Pemberhentian pegawai KPK tidak berdasar alih status

Anggota DPR RI Johan Budi. ANTARA/Dyah Dwi/am.

Memberhentikan pegawai KPK itu basisnya undang-undang, bukan alih status.Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi mengatakan pemberhentian pegawai KPK tidak berdasarkan alih status kepegawaian seperti yg mencuat saat ini terkait dengan 75 pegawai tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). “Memberhentikan pegawai KPK itu basisnya undang-undang, jadi bukan alih status,” mengatakan Johan Budi dalam diskusi Polemik Trijaya Dramaturgi KPK di Jakarta, Sabtu. Dalam undang-undang, lanjut dia, pegawai KPK yg dapat diberhentikan, misalnya karena melanggar kode etik berat, mengerjakan tindak pidana, meninggal dunia, atau mengundurkan diri. “Itu kalau kita bicara di dalam aturannya. Jadi, tidak dikarenakan oleh alih status, apalagi alih status ini berdampak pada pemberhentian sebagai pegawai KPK atau tidak, itu adalah dasarnya peraturan komisi, saya yakin peraturan komisi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,” katanya. Johan Budi mengingatkan 75 pegawai KPK yg tidak lolos TWK yg terancam pemecatan itu baru berasal dari pemberitaan.

Baca juga: Direktur KPK benarkan sejumlah nama beredar di media tak lolos TWK “Berita itu kadang sedepa lebih ke depan dari kenyataannya, Pak Firli secara langsung, konferensi pers dari Ketua KPK, bahwa memang belum ada kesimpulan bahwa 75 orang ini dipecat atau diberhentikan,” ucapnya. Bahkan, menurut Johan Budi, dia melihat pernyataan yg dihinggakan Ketua KPK soal nasib 75 pegawai yg tidak lolos TWK lebih pada tidak diberhentikan. Menyinggung alih status pegawai KPK jadi aparatur sipil negara (ASN), menurut dia, sebenarnya merupakan perintah undang-undang yg mesti dilaksanakan. “Dalam kaitan alih status ini, saya tidak bicara apakah ada penyingkiran atau tidak, tetapi secara logika alih status itu akibat konsekuensi logis dari revisi Undang-Undang KPK, jadi ini perintah undang-undang,” katanya menegaskan.

Baca juga: WP KPK nilai TWK jadi sarana singkirkan pegawai berintegritas

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2146038/anggota-dpr-pemberhentian-pegawai-kpk-tidak-berdasar-alih-status

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *