oleh

Anggota DPR: Pembahasan RUU KUP perlu cermat objektif & terukur

Slot SimakNews.com

Anggota DPR: Pembahasan RUU KUP perlu cermat objektif & terukur

,

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin. ANTARA/HO-DPR RI/am.

Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengatakan pembahasan penyusunan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) perlu dilakukan secara cermat, objektif & terukur.

“Dengan begitu, tujuan untuk menuju sistem perpajakan yg sehat, adil & berkesinambungan dapat tercapai dalam jangka menengah, namun tidak memberikan akibat negatif kepada masyarakat & dunia usaha yg masih dalam keadaan pandemi COVID-19,” mengatakan dia dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis.

Puteri Anetta Komarudin dalam kegiatan webinar “Urgensi percepatan RUU KUP dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak & kesejahteraan rakyat (tinjauan normatif & praktik)” mengatakan Komisi XI DPR RI bersikap sangat transparan & informatif atas setiap tahapan RUU itu.

Sementara, webinar tersebut digelar oleh Simanungkalit Sihombing & Rekan, Counsellors at Law (SNR) dengan asa memberikan kontribusi dalam mendorong terealisasinya UU KUP.

Baca juga: Ekonom CORE belum melihat urgensi wacana Tax Amnesty jilid II
Baca juga: Pemerintah akan tunjuk pihak lain untuk pungut pajak dalam RUU KUP
Baca juga: Pemerintah usulkan WP Badan lapor rugi dikenai PPh minimum 1 persen

Menurut SNR, faktor yg mendorong pembahasan revisi RUU KUP yakni pemikiran mengenai sistem perpajakan nasional yg dinilai belum sanggup untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah & panjang.

Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi APBN beberapa tahun terakhir, yg sering meningkat sesuai perkembangan kebutuhan bernegara serta kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yg lebih baik, namun penerimaan perpajakan belum cukup optimal untuk mendukung pendanaan negara.

Menurut Managing Partner SNR Januardo Sihombing momentum penyusunan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan kini sedang dielaborasi oleh Komisi XI DPR RI, & sudah dimuat dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

“Serta diharapkan untuk dapat diundangkan di tahun 2022,” ujarnya.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2296724/anggota-dpr-pembahasan-ruu-kup-perlu-cermat-objektif-dan-terukur

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *