oleh

Anggota DPR: pegawai KPK tidak lolos TWK jangan diberhentikan

Wakil Ketua Komisi III, Pangeran Khairul Saleh saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (25/8/2020). ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc/aa. (ANTARA/RENO ESNIR)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menilai pegawai KPK yg berintegritas & memiliki reputasi baik, namun tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), jangan diberhentikan dalam lembaga antirasuah tersebut.

Dia menyarankan mereka yg tidak lolos TWK tersebut dipertimbangkan & diprioritaskan jadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Saya berharap supaya para pegawai KPK yg tidak lulus & memiliki integritas & reputasi cukup baik & menonjol dalam pemberantasan korupsi, tidak diberhentikan namun dapat dipertimbangkan & diprioritaskan untuk jadi tenaga PPPK,” mengatakan Pangeran Khairul Saleh di Jakarta, Rabu.

Langkah itu, menurut dia, supaya pegawai KPK yg memiliki reputasi baik tersebut dapat meneruskan pengabdiannya & menolong KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Baca juga: KPK: 75 pegawai bukan dinonaktifkan tetapi diminta serahkan tugas

Selain itu, dia menjelaskan proses beralihnya status pegawai KPK jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK & dijabarkan dalam PP Nomor 41 Tahun 2020.

Menurut dia, konsekuensi dari aturan tersebut adalah para pegawai KPK akan melalui berbagai tes sebelum jadi ASN, salah satunya tes wawasan kebangsaan.

“TWK tersebut meliputi integritas dalam berbangsa & bernegara serta kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI & netralitas & anti-radikalisme,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyebut sebanyak 75 pegawainya yg tidak memenuhi syarat jadi ASN, bukan dinonaktifkan namun diminta untuk menyerahkan tugas & tanggung jawabnya kepada atasannya langsung.

“Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena semua hak & tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku,” mengatakan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya yg diterima di Jakarta, Selasa (11/5).

Baca juga: WP KPK konsolidasi respons penonaktifan 75 pegawai

Dia mengatakan penyerahan tugas tersebut dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK supaya tidak terkendala & menghindari adanya permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yg tengah berjalan.

Ali mengatakan pada Selasa (11/5), KPK sudah menyampaikan salinan Surat Keputusan (SK) tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada atasan masing-masing untuk dihinggakan kepada 75 pegawai yg dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

“Dalam surat tersebut, pegawai diminta untuk menyerahkan tugas & tanggung jawabnya kepada atasan langsung hingga dengan ada keputusan lebih lanjut,” ujar Ali.

Hal tersebut, lanjut dia, sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yg dihadiri oleh pimpinan, dewan pengawas, & pejabat struktural.

Baca juga: Novel Baswedan: SK penonaktifan 75 pegawai tindakan sewenang-wenang

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2152330/anggota-dpr-pegawai-kpk-tidak-lolos-twk-jangan-diberhentikan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *