oleh

Anggota DPR minta pemerintah segera bentuk peradilan khusus pilkada

Slot SimakNews.com – Anggota DPR minta pemerintah segera bentuk peradilan khusus pilkada,

Anggota DPR RI Guspardi Gaus. (ANTARA/Handout/aa.)

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah segera membentuk badan peradilan spesifik pilkada yg merupakan amanat Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yg harus dilaksanakan.

“Badan peradilan spesifik ini nantinya memiliki kewenangan mengadili seluruh perkara hukum berkaitan dengan pelaksanaan pilkada, seperti perkara perselisihan hasil pilkada, administrasi pilkada, & perkara tindak pidana pilkada,” mengatakan Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan enggan memperdebatkan lagi masalah terkait penting atau tidak badan peradilan spesifik yg bertugas memeriksa & mengadili perkara perselisihan & sengketa pilkada karena sudah tertuang dalam UU Pilkada.

Menurut dia, selama ini penyelesaian perselisihan pilkada dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga kalau badan peradilan spesifik tersebut dibentuk maka MK tidak lagi menangani sengketa pilkada.

Baca juga: Anggota DPR minta amendemen UUD NRI 1945 ditunda

“Sehingga MK dapat lebih fokus menangani hal-hal yg di luar masalah sengketa pilkada. Sebaiknya badan peradilan spesifik ini berada di bawah MA tetapi dengan unit tersendiri,” ujarnya.

Dia menilai kalau badan peradilan tersebut berada di bawah MA maka akan jadi salah satu kamar di Pengadilan Negeri, sama seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yg merupakan pengadilan khusus, berada di lingkungan peradilan umum.

Namun, menurut dia, apakah badan peradilan pilkada itu sifatnya ad hoc atau tidak, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengerjakan kajian tetapi proposional untuk menangani pilkada.

“Pengadilan spesifik pilkada tersebut dijalankan oleh hakim-hakim yg memiliki kompetensi di bidang pilkada. Jika dibentuk lagi lembaga baru tentu membutuhkan waktu yg lama & berkonsekuensi kepada anggaran,” ujarnya.

Baca juga: Anggota DPR minta Mendagri terbitkan edaran soal pos anggaran daerah

Menurut dia, pelaksanaan pilkada cuma sekali lima tahun sehingga menciptakan format lembaga peradilan spesifik tersebut perlu dicermati.

Dia mengatakan kalau cuma mengadili permasalahan pilkada, sebaiknya bersifat ad hoc saja & berkedudukan di setiap ibu kota provinsi sehingga mudah diakses oleh semua kabupaten/kota di daerah masing-masing.

“Begitu pun perkara yg ditangani badan peradilan spesifik ini cuma menangani perkara pilkada di tingkat daerah saja. Sedangkan penanganan perkara sengketa hasil pemilu tingkat nasional tetap jadi kewenangan MK,” katanya.

Namun, menurut dia, yg perlu ditegaskan adalah keputusan yg dihasilkan badan peradilan spesifik pilkada harus bersifat final & mengikat seperti putusan MK.

Baca juga: Anggota DPR: KPU siapkan dua opsi skenario pelaksanaan Pemilu 2024

Selain itu, menurut dia, waktu penyelesaian sengketa pilkada yg ditangani harus dibatasi sehingga setiap perkara yg diputuskan di badan pengadilan spesifik pilkada merupakan pengadilan tingkat perdana & terakhir.

“Begitu juga keputusannya bersifat mengikat & menutup peluang untuk mengerjakan banding, kasasi, & lain sebagainya. Demi peradilan cepat & kepastian hukum dalam memutuskan perkara dalam pilkada,” ujarnya.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2363610/anggota-dpr-minta-pemerintah-segera-bentuk-peradilan-khusus-pilkada

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *