oleh

Anggota DPR minta Mendagri terbitkan edaran soal pos anggaran daerah

Slot SimakNews.com – Anggota DPR minta Mendagri terbitkan edaran soal pos anggaran daerah,

Anggota DPR RI asal Sumatera Barat Guspardi Gaus. ANTARA/HO-Aspri/am

Jika kebutuhannya tidak sangat mendesak jangan dicairkan dulu,Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah supaya mengalihkan pos anggaran yg penggunaannya kurang mendesak.

“Seperti pengadaan mobil dinas, renovasi kantor & rumah dinas serta lainnya. Jika kebutuhannya tidak sangat mendesak jangan dicairkan dulu,” mengatakan Guspardi dalam keterangannya, di Jakarta, Senin, terkait polemik pembelian mobil dinas Gubernur & Wakil Gubernur Sumatera Barat yg dibeli saat pandemi serta kabar terkait rehabilitasi rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.

Guspardi menilai lebih baik anggaran tersebut dialihkan untuk kebutuhan yg lebih prioritas dalam penanganan pandemi COVID-19.

“Karena polemik seperti ini semestinya tak perlu terjadi bila seluruh kepala daerah mempunyai empati yg tinggi. Dalam kondisi masyarakat yg susah ini tentu harusnya para pejabat berempati,” ujarnya.

Dia berharap tidak ada lagi kejadian serupa terulang di daerah lainnya yg akan berpotensi memantik polemik. Karena itu, dia meminta Mendagri menciptakan surat edaran kepada kepala daerah dalam hal penganggaran mobil dinas, renovasi kantor & rumah dinas untuk yg sudah dianggarkan & belum dicairkan supaya dapat ditangguhkan.

Dia menjelaskan, dalam mengalokasikan pembelian mobil dinas, renovasi rumah dinas atau kantor, memang tidak ada yg salah dengan prosedur pengajuan maupun persetujuan.

Namun, menurut dia lagi, yg jadi sorotan adalah momentum pencairannya yg tidak pas, karena saat ini masyarakat sedang dilanda krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, jadi bukan sebuah keputusan yg bijak merealisasikan anggaran di saat yg kurang tepat.

“Apalagi pandemi yg belum jelas kapan berakhirnya ini, kalau ada yg kurang sesuai dengan keadaan seperti saat ini dimana sangat membutuhkan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Semestinya eksekutif maupun legislatif harus saling mengerjakan koreksi di internal masing-masing, saling mengingatkan untuk meningkatkan ‘sense of crisis’ dan peka kepada masalah & keadaan yg sedang dihadapi,” katanya.

Menurut dia, kepala daerah sebagai pejabat publik, tentu akan sering disorot dalam berbagai hal, termasuk terkait dengan pemanfaatan anggaran juga harus disesuaikan dengan waktu yg lebih tepat.
Baca juga: Ekonom: Indonesia perlu tarik investasi untuk jaga defisit APBN 2022
Baca juga: Kemenkeu antisipasi potensi pandemi COVID-19 jadi endemi

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2344198/anggota-dpr-minta-mendagri-terbitkan-edaran-soal-pos-anggaran-daerah

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *