oleh

Anggota DPR: KPK harus pastikan penyadapan-geledah tidak langgar HAM

Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto. (Antara)

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menilai KPK harus memastikan kewenangan penyadapan, penggeledahan, & penyitaan tetap dilaksanakan secara profesional & tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Karena upaya paksa ini (penyadapan, penggeledahan, & penyitaan) adalah bagian pelaksanaan kewenangan pro-justicia, maka KPK harus memastikan pelaksanaannya tetap proper & profesional, & tidak melanggar hak termasuk HAM,” mengatakan Didik di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya terkait Putusan MK yg mengabulkan beberapa permohonan gugatan uji materiil UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Atas putusan tersebut, upaya penyadapan, penggeledahan, & penyitaan yg dilakukan KPK tidak perlu lagi mengajukan izin kepada Dewan Pengawas namun cukup memberitahukan.

Didik meminta KPK harus memastikan dalam melaksanakan kewenangan tersebut menghadirkan kepastian hukum adalah jadi bagian esensi dasar dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi.

Baca juga: Wakil Ketua DPR: Putusan MK soal penolakan uji UU KPK harus ditaati

“Kami menghormati keputusan MK, putusan yg bersifat final & mengikat ini adalah bagian dari produk sistem ketatanegaraan yg harus dipatuhi & dilaksanakan oleh siapapun tanpa kecuali,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat itu menilai dalam konteks penegakan & penindakan hukum, KPK diberikan kewenangan dalam mengerjakan upaya paksa termasuk penyadapan, penggeledahan, & penyitaan.

Menurut dia, upaya paksa tersebut diharapkan sanggup mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.

“Dengan Putusan MK ini, penyadapan, penggeledahan, & penyitaan, penyidik & KPK diberikan ruang serta kewenangan untuk mengerjakan upaya paksa tanpa harus meminta izin Dewan Pengawas,” ujarnya.

Baca juga: DPR: KPK perlu tingkatkan supervisi rekrutmen pegawai

Sebelumnya dalam amar putusannya, MK mengabulkan beberapa permohonan gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan nomor pokok perkara 70/PUU-XVII/2019.

Gugatan diajukan oleh Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid & kawan-kawan.

MK menyatakan Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, & Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Baca juga: Anggota DPR: Program SIPP strategis cegah perilaku koruptif

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2141930/anggota-dpr-kpk-harus-pastikan-penyadapan-geledah-tidak-langgar-ham

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *