oleh

Anggota DPR: Klarifikasi Nadiem dilanjutkan evaluasi dokumen sejarah

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. ANTARA/HO-Aspri

Jangan sekadar upaya mencari suaka politik supaya tidak dicopot oleh Presiden Jokowi.Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menilai klarifikasi & permintaan maaf Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nadiem Makarim ke PBNU harus dilanjutkan dengan evaluasi total dokumen sejarah yg sudah diterbitkan negara.

beincash

Selain itu, mengatakan Luqman Hakim di Jakarta, Kamis, meluruskan sejarah dengan menggandeng pihak berkompeten, termasuk PBNU.

“Kalau itu tidak dilakukan, kehadiran Nadiem Makarim ke PBNU sekadar upaya mencari suaka politik supaya tidak dicopot oleh Presiden Jokowi,” katanya.

Luqman Hakim mengemukakan hal itu terkait dengan tidak ada nama K.H. Hasyim Asy’ari & K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam Kamus Sejarah Indonesia yg disusun Kemendikbud. Menanggapi hal itu, Mendikbud berjumpa pimpinan PBNU di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Soal polemik Kamus Sejarah, Yenny Wahid puji respons cepat Mendikbud

Ia menilai tidak dicantumkannya nama kedua tokoh NU itu dalam Kamus Sejarah Indonesia yg disusun Kemendikbud, bukan kelalaian atau kekhilafan.

Luqman menduga Kemendikbud sudah disusupi kekuatan kontra NKRI yg harap memecah belah bangsa Indonesia dengan mendiskriminasikan kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat melalui penulisan sejarah, dalam hal ini kelompok NU.

Oleh karena itu, dia meminta Presiden Jokowi mengevaluasi menyeluruh kepada Kemendikbud sehingga dapat membersihkan kementerian ini dari kekuatan yg harap memecah belah bangsa.

“Harus ditemukan pihak-pihak yg secara sengaja & sistematis mengerjakan manipulasi dengan menghilangkan peran ulama & organisasi Islam dalam sejarah bangsa. Tidak peduli siapa pun yg mengerjakan & kapan dilakukannya,” ujarnya.

Di satu sisi dia menghargai silaturahim Mendikbud ke PBNU sekaligus memberikan klarifikasi & minta maaf mengenai masalah Kamus Sejarah Indonesia yg jadi kontroversial karena tidak mencantumkan ulama akbar pendiri NU K.H. Hasyim Asyari & Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dalam sejarah pendirian & pembentukan tabiat bangsa Indonesia.

Baca juga: Legislator sayangkan kamus sejarah tetap beredar

Di sisi lain, dia menilai klarifikasi permintaan maaf yg dilakukan Mendikbud kepada PBNU belum cukup melegakan karena keluarga akbar NU selama ini sering jadi korban dari penyusunan sejarah yg manipulatif & tidak jujur.

Ia mencontohkan Resolusi Jihad NU pada tanggal 22 Oktober 1945 yg berisi fatwa bahwa hukumnya wajib bagi setiap orang Islam berjuang mempertahankan kemerdekaan melawan penjajah yg kembali datang.

“Namun, selama ini disembunyikan dari dokumen sejarah. Padahal, itu adalah awal mula adanya pertempuran Surabaya yg melahirkan Hari Pahlawan 10 November,” katanya.

Politikus PKB itu juga meminta pemerintah supaya menjadikan kasus manipulasi Kamus Sejarah Indonesia sebagai momentum untuk meninjau ulang seluruh dokumen sejarah perjalanan bangsa.

Ia mengatakan bahwa proyek pelurusan sejarah akan jadi salah satu legacy mulia & berharga dari Presiden Jokowi kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2116614/anggota-dpr-klarifikasi-nadiem-dilanjutkan-evaluasi-dokumen-sejarah

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *