oleh

Anggota DPR: Kelanjutan pembahasan RUU PDP tunggu iktikad pemerintah

Slot SimakNews.com – Anggota DPR: Kelanjutan pembahasan RUU PDP tunggu iktikad pemerintah,

Ilustrasi proteksi data pribadi. ANTARA/HO-Pixabay

Kalau berada di bawah Kominfo, saya meragukan nantinya dapat berjalan secara optimal.Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) kembali pada iktikad baik Kementerian Komunikasi & Informatika (Kominfo) sebagai representasi pemerintah.

Hal itu, menurut Sukamta, karena disparitas sikap antara Komisi I DPR & pemerintah terkait dengan penempatan lembaga otoritas pengawas data pribadi.

“Belum adanya titik temu antara sikap Kominfo yg berkeras untuk menempatkan lembaga otoritas pengawas data pribadi di bawah kementerian dengan sikap Komisi 1 DPR yg menghendaki lembaga tersebut berada di bawah Presiden menyebabkan pembahasan RUU PDP mengalami deadlock,” mengatakan Sukamta di Jakarta, Kamis.

Sukamta menilai lembaga atau badan pengawas data pribadi sangat strategis untuk memastikan upaya proteksi data pribadi dapat berjalan sesuai dengan standar.

Selain itu, mengatakan dia, ada risiko penyimpangan yg dapat muncul karena saat ini data pribadi nilainya sangat mahal sehingga keberadaan lembaga itu semestinya ada di bawah Presiden untuk memastikan kewengannya kuat & sanggup berjalan lebih independen sebagai lembaga pengawas.

“Kalau berada di bawah Kominfo, saya meragukan nantinya dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.

Baca juga: Mampukah kasus Tokopedia percepat pembahasan RUU PDP?

Menurut dia, pertimbangan yg tidak kalah strategis adalah supaya lembaga pengawas itu setara dengan standar internasional, yaitu setara dengan standar General Data Protection Regulation (GDPR).

Kalau sesuai dengan standar internasional, lanjut Sukamta, data WNI di Eropa akan diperlakukan & diberikan proteksi oleh GDPR. Sementara itu, kalau tidak independen, itu dianggap tidak standar.

“Saat ini banyak negara mengerjakan revisi atas peraturan proteksi data pribadinya untuk diadaptasi dengan GDPR,” katanya.

Anggota Panita Kerja (Panja) RUU PDP itu menilai pembentukan lembaga atau badan pengawas itu sangat penting karena banyak rujukan teknis tentang kewajiban pengendali data yg diatur di dalam RUU PDP.

“Kewajiban itu terkait dengan pengelolaan data pribadi masyarakat yg sangat penting,” katanya menegaskan.

Dalam hal ini, mengatakan Sukamta, masyarakat menyerahkan data mereka untuk dikelola, mulai data yg bersifat biasa hingga bersifat spesifik, seperti data informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan seksual, pandangan politik, data keuangan, & catatan kejahatan.

Sukamta menilai semua data tersebut berharga karena itu tanggung jawab pengelola data sangat akbar sehingga lembaga pengawas juga harus memiliki otoritas yg kuat supaya sanggup jadi lembaga kontrol yg efektif.

Baca juga: Pakar: RUU Perlindungan Data Pribadi harus segera diselesaikan

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2242058/anggota-dpr-kelanjutan-pembahasan-ruu-pdp-tunggu-iktikad-pemerintah

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *