oleh

Anggota DPR: Fenomena arogansi warga tidak bisa dibiarkan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. ANTARA

Kejadian arogansi warga kepada petugas bukan cuma satu orang saja, melainkan berkali-kali terjadi & sering berakhir dengan meterai Rp10.000.Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai fenomena arogansi warga kepada petugas & aparat kepolisian yg sedang menjalankan tugas tidak dapat terus dibiarkan & tidak dapat sering diakhiri cuma dengan meterai & permintaan maaf.

“Saya geram sekali melihat fenomena yg banyak terjadi akhir-akhir ini, masyarakat melawan polisi yg sedang bertugas, bahkan hingga memaki-maki mereka,” mengatakan Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sahroni mengemukakan hal itu terkait dengan berbagai dokumentasi di media sosial yg menunjukkan masyarakat yg mengamuk hingga memaki petugas.

Menurut dia, kejadian arogansi tersebut bukan cuma satu orang saja, melainkan berkali-kali terjadi & sering berakhir dengan meterai Rp10.000.

Baca juga: Tiga kapal pembawa penumpang dari daerah diminta putar haluan

Sahroni memandang perlu tindakan yg lebih tegas oleh petugas kepada para pelaku keributan tersebut, di antaranya dengan kerja sosial atau dipenjara.

“Ini sudah tidak dapat dibiarkan, harus ada sanksi keras supaya masyarakat juga dapat lebih menuruti aturan & menghargai petugas yg bekerja. Hukumannya dapat dengan kerja sosial atau dipenjara saja,” ujarnya.

Politikus Partai NasDem itu menilai upaya penyelesaian yg ada saat ini cuma dengan tanda tangan di atas meterai, tidak memberikan efek jera & justru mencoreng harga diri hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, dia meminta kepada kepolisian untuk memberikan sanksi sanksi yg lebih berat kepada masyarakat yg memaki petugas.

“Kalau semua kasus pelanggaran diselesaikan cuma dengan meminta maaf & meterai Rp10 ribu, tidak akan memberikan efek jera. Saya khawatir harga diri hukum Indonesia jadi jatuh di mata publik, aparat tidak dihargai,” katanya.

Baca juga: Polda Metro bentuk regu periksa keaslian surat bebas COVID-19

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2159406/anggota-dpr-fenomena-arogansi-warga-tidak-bisa-dibiarkan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *