oleh

Anggota DPR: Dana otsus Papua belum maksimal tingkatkan kesejahteraan

Slot SimakNews.com – Anggota DPR: Dana otsus Papua belum maksimal tingkatkan kesejahteraan,

Anggota DPR RI Guspardi Gaus. ANTARA/HO-Aspri/am.

Lebih dari Rp1.000 triliun dana dikucurkan tetapi belum sanggup percepat pembangunan Papua dalam berbagai sektor.Jakarta (ANTARA) – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Guspardi Gaus menilai dana otsus bagi Papua & Papua Barat belum maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

“Dana pemerintah pusat yg dikucurkan untuk Papua & Papua Barat belum berpengaruh signifikan dalam berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan & mengatasi kesenjangan di Tanah Papua,” mengatakan Guspardi di Jakarta, Senin.

Guspardi setuju dengan pendapat bahwa jangan memaknai otsus Papua sekadar faktor uang karena dana untuk otsus Papua pada tahun 2002—2021 mencapai Rp138,65 triliun.

Selain itu, menurut dia, pemerintah juga sudah menggelontorkan anggaran Rp953 triliun untuk pembangunan Papua & Papua Barat dengan perincian dana transfer ke daerah & dana desa (TKDD) sebesar Rp702,3 triliun pada tahun 2005—2021 & belanja kementerian/lembaga priode yg sama Rp251,29 triliun.

“Artinya, sudah lebih dari Rp1.000 triliun dana dikucurkan dari berbagai sumber dana. Akan tetapi, kenyataannya belum berhasil menciptakan percepatan pembangunan Papua dalam berbagai sektor,” ujarnya.

Hal tersebut diungkapkan & dipertanyakannya saat rapat kerja antara Pansus Otsus Papua & Menteri PPN/Kepala Bapenas, Kejaksaan Agung, Kepala BIN, & Kepala BAIS pada hari Kamis (27/5).

Baca juga: Mahfud sebut 82 persen warga Papua setuju otsus

Politikus PAN itu juga menyoroti data yg dihinggakan Bappenas terkait dengan sangat minimnya alokasi dana pemprov dalam sektror pendidikan & kesehatan.

“Di sektor pendidikan, Papua baru mencapai 4,28 persen & Papua Barat 3,52 persen. Adapun sektor kesehatan Papua, baru mencapai 7,43 persen & Papua Barat 2,56 persen,” katanya.

Sementara itu, lanjut dia, di dalam undang-undang sudah diamanatkan alokasi belanja pendidikan 30 persen & kesehatan 15 persen.

Guspard menilai Indek Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih rendah karena alokasi dana untuk pendidikan & kesehatan masih sangat minim.

“Seharusnya pemerintah mengerjakan supervisi & pendampingan supaya pemerintah daerah dapat maksimal dalam merealisasikan dana di bidang pendidikan & kesehatan,” ujarnya.

Dana insentif daerah (DID) yg sudah disediakan pemerintah, menurut dia, seakan sia-sia & belum dimanfaatkan kabupaten/kota di Papua.

Menurut dia, sebanyak 22 kabupaten di Papua & empat kabupaten di Papua Barat belum menerima DID itu bukan karena belum optimal, melainkan masih jauh dari memenuhi syarat.

“Pemerintah perlu mengidentifikasi & menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat Papua & memberikan perhatian pada hak & harga diri orang asli Papua yg terpinggirkan dengan menyiapkan grand design komprehensif & terintegrasi,” katanya.

Baca juga: Pemerintah tak pernah berhenti bangun Papua

Selain itu, mengatakan Guspardi, Penerintah perlu mereformasi tata kelola dana otonomi spesifik dengan sistem supervisi yg terpadu.

Ia berharap otsus Papua hendaknya dapat mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, & masyarakat Papua dapat mengejar ketertinggalan dalam berbagai hal sebagaimana yg diharapakan & didambakan rakyat di Bumi Cendrawasih.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2183814/anggota-dpr-dana-otsus-papua-belum-maksimal-tingkatkan-kesejahteraan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *