oleh

Anggota DPR apresiasi putusan MA terkait uji materi SKB 3 Menteri

Anggota DPR RI asal Sumatera Barat Guspardi Gaus. ANTARA/HO-Aspri/am.

SKB 3 Menteri itu bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya.Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yg mengabulkan uji materi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait dengan penggunaan pakaian seragam & atribut bagi peserta didik, pendidik, & tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yg diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar & menengah.

“Saya bersyukur dengan keputusan MA yg membatalkan SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah. Ini merupakan hasil perjuangan bersama berbagai ormas & tokoh masyarakat Sumatera Barat yg resah & khawatir dengan keluarnya SKB 3 Menteri,” mengatakan Guspardi di Jakarta, Jumat.

Kekhawatiran tersebut karena dalam diktum 2 & 3 SKB itu memuat peraturan yg berbunyi peserta didik, pendidik, & tenaga kependidikan berhak memilih antara: seragam & atribut tanpa kekhususan agama, atau seragam & atribut dengan kekhususan agama.

Selain itu, menurut dia, pemda & sekolah juga tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam & atribut dengan kekhususan agama.

“Sementara itu, masyarakat Sumatera Barat menolak tegas SKB 3 Menteri karena semestinya para peserta didik dituntun & diarahkan untuk berpakaian sesuai dengan perintah agamanya. Jangan dibiarkan mereka untuk bebas memilih,” ujarnya.

Baca juga: BPIP dengarkan usulan guru & Kepsek di Padang soal SKB 3 Menteri

Guspardi menilai hal yg tidak boleh adalah memaksa peserta didik mengpakai atribut agama yg tidak sesuai dengan keyakinan yg dianutnya.

Berdasarkan dari keresahan & kekhawatiran tersebut, anggota DPR ini bersama berbagai elemen masyarakat & ormas, seperti MUI, Muhammadiyah, Aisyiah, Perti, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Bundo kanduang, & para tokoh masyarakat Sumbar membahas SKB 3 Menteri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Sumbar, Kamis (18/2).

“Hasilnya disepakati bahwa elemen masyarakat Sumbar akan mengerjakan gugatan uji materi kepada SKB 3 Menteri itu. Saat ini uji materi tersebut sudah dikabulkan MA pada tanggal 3 Mei 2021,” katanya.

Politikus PAN itu menilai SKB 3 Menteri itu bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya, yaitu Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 31 & tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menurut dia, SKB itu juga bersebarangan dengan UU Otonomi Daerah & mengebiri semangat otonomi daerah karena kewenangan pengaturan & tata cara berpakaian di sekolah cukup diatur pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat serta harus sesuai dengan ajaran agama & kearifan lokal masing-masing daerah.

“Saya berharap semua pihak menghormati & menerima putusan yg sudah diketok palu oleh Mahkamah Agung yg menyatakan SKB 3 Menteri ini bertentangan dengan sejumlah undang-undang,” ujarnya.

Sebelumnya, MA membatalkan SKB 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam & Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, & Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yg diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar & menengah.

Baca juga: Akademisi : Sanksi SKB 3 Menteri jangan mengancam dana bos

Dalam petikan putusan MA yg dikutip pada hari Jumat (7/5) disebutkan bahwa MA memerintahkan kepada Termohon I (Menteri Agama), Termohon II (Menteri Pendidikan & Kebudayaan), & Termohon III (Menteri Dalam Negeri) untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, & Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, & Nomor 219 Tahun 2021.

Hakim menilai SKB tersebut bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, & Pasal 12 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 1 Angka 1 UU 35/2014 tentang Perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, Pasal 1 angka 1 & 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; & Pasal 1 angka 1 & 2, Pasal 3, & Pasal 12 Ayat (1) Huruf a UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Permohonan uji materi SKB 3 Menteri tersebut diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2145042/anggota-dpr-apresiasi-putusan-ma-terkait-uji-materi-skb-3-menteri

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *