oleh

Anggota DPR apresiasi langkah pemerintah pada konflik Israel-Palestina

Gedung Al-Jalaa yg menampung kantor media Associated Press (AP) & Al Jazeera runtuh setelah serangan udara Israel di Kota Gaza, Sabtu (15-5-2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammed Salem/rwa.

Israel tidak cuma dalam masalah eksternal dengan Palestina, tetapi juga tengah mengalami permasalahan internal setelah pemilu pada bulan Maret 2021.Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengapresiasi langkah yg diambil oleh pemerintah Indonesia dalam konflik antara Israel & Palestina.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yg mengupayakan dorongan penyelesaian melalui berbagai lini,” mengatakan anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu.

Hal itu, mengatakan dia, termasuk langkah pemerintah melalui Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestines (CEIRPP), Indonesia adalah wakil ketuanya, melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) & juga Gerakan Non-Blok.

“Dorongan upaya penyelesaian ini perlu terus-menerus dengan maksimal guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban di kedua belah pihak,” katanya.

Baca juga: PKS dukung sikap pemerintah bela hak-hak rakyat Palestina

Christina sangat menyayangkan meningkatnya eskalasi konflik antara Israel & Palestina yg berujung pada jatuhnya korban, khususnya dari masyarakat sipil.

“Menjadi teramat penting bagi kedua belah pihak untuk menahan diri guna mencegah eskalasi konflik meningkat jadi perang terbuka,” katanya.

Menyinggung soal keadaan WNI, menurut dia, KBRI Amman mencatat terdapat 11 WNI di Palestina, sembilan orang di antaranya di Jalur Gaza & dua orang di Tepi Barat.

“Mereka dalam kondisi baik meski tetap sering waspada kepada perkembangan keadaan keamanan, mematuhi imbauan bepergian kecuali untuk kepentingan mendesak, serta senantiasa menjalin komunikasi dengan KBRI,” ucapnya.

Christina juga menjelaskan saat ini Israel tidak cuma dalam masalah eksternal dengan Palestina, tetapi juga tengah mengalami permasalahan internal setelah pemilu pada bulan Maret lalu. Pasca-pemilu, Perdana Menteri Netanyahu gagal membentuk koalisi pemerintahan.

Presiden Reuven Rivlin sudah menunjuk legislator Yair Lapid, Ketua Partai Yesh Atid (Future Party) untuk membentuk koalisi pemerintahan dalam rentang waktu kurang dari 28 hari.

Baca juga: Ketua MPR RI desak PBB bantu hentikan kekerasan di Palestina

“Ini jadi tantangan tersendiri akibat fragmentasi partai politik di parlemen. Kegagalan membentuk koalisi pemerintahan akan memaksa Israel kembali melaksanakan pemilu anggota legislatif kelima sejak 2019,” katanya.

Ia melanjutkan, “Sejauh yg saya pahami, Lapid mendukung dilakukannya negosiasi dengan Palestina serta akan solusi dua negara (two-state solution) yg kami juga percaya jadi satu-satunya jalan mengakhiri konflik kedua negara.”

Baca juga: BSMI desak perbatasan Gaza dibuka untuk bantuan

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2158366/anggota-dpr-apresiasi-langkah-pemerintah-pada-konflik-israel-palestina

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *