oleh

Anggota DPR apresiasi komitmen Presiden kuatkan pemberantasan korupsi

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto. (ANTARA/HO/MPR RI)

Komitmen dalam penguatan pemberantasan korupsi harus jadi salah satu agenda utamaJakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengapresiasi sikap & “political will” Presiden Joko Widodo yg berkomitmen serta konsisten dalam menguatkan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Sebagai pemimpin bangsa, tentu komitmen dalam penguatan pemberantasan korupsi harus jadi salah satu agenda utama yg harus diwujudkan,” mengatakan Didik, di Jakarta, Selasa, terkait pernyataan Presiden Jokowi menegaskan bahwa hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak dapat jadi dasar pemberhentian 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden juga memerintahkan supaya 75 orang pegawai KPK yg dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dapat mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan supaya dapat jadi aparatur sipil negara (ASN).

Didik menilai Presiden juga harus mempertimbangkan segenap ketentuan perundang-undangan yg mengatur termasuk Peraturan Menteri PAN RB Nomor 37 Tahun 2018 dalam menciptakan keputusan, supaya “good governance” & akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

“Presiden dapat mengambil solusi kepada kebuntuan yg ada tanpa harus melanggar hukum ketika proses formal asesmen alih status pegawai KPK ternyata tidak dapat sepenuhnya mengakomodasi para pegawai KPK yg integritas, dedikasi, & rekam jejaknya tidak diragukan,” ujarnya pula.

Politisi Partai Demokrat itu berharap Presiden sanggup menghadirkan keputusan & kebijakan konkret yg dapat jadi jalan keluar yg baik bagi penguatan pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak dapat jadi dasar pemberhentian 75 orang pegawai KPK.

Presiden juga memerintahkan supaya 75 orang pegawai KPK yg dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dapat mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan supaya dapat jadi ASN.

“Hasil Tes Wawasan Kebangsaan kepada pegawai KPK hendaknya jadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik kepada individu-individu maupun institusi KPK & tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yg dinyatakan tidak lolos tes,” mengatakan Presiden Jokowi melalui “channel” Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (17/5).

Sebelumnya, pengumuman hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada 5 Mei 2021 menyatakan dari 1.351 pegawai KPK yg mengikuti TWK cuma ada 1.274 orang pegawai yg memenuhi syarat, sedangkan 75 orang pegawai Tidak Memenuhi syarat (TMS).

“Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK harus memiliki SDM-SDM terbaik & berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujar Presiden.

Karena itu, pengalihan status pegawai KPK jadi ASN, menurut Presiden Jokowi harus jadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yg lebih sistematis.

“Kalau dianggap ada kekurangan saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan & perlu dilakukan segera langkah-langkah perbaikan di level individual maupun organisasi,” mengatakan Presiden.
Baca juga: Tes wawasan kebangsaan versus status pegawai KPK
Baca juga: KPK sambut baik tawaran kerja sama pemberantasan korupsi dari Austria

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2161238/anggota-dpr-apresiasi-komitmen-presiden-kuatkan-pemberantasan-korupsi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *