oleh

Anggota DPR: Aparat pemerintah langgar PPKM harus diberi sanksi

Slot SimakNews.com – Anggota DPR: Aparat pemerintah langgar PPKM harus diberi sanksi,

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim. ANTARA/HO-Aspri/am.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta Polri menindak tegas kepada siapa pun yg melanggar kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, termasuk apabila yg melanggar adalah aparat pemerintah.

“Selain kepala daerah, siapa pun yg melanggar kebijakan PPKM darurat harus dijatuhi sanksi tegas. Apalagi kalau pelaku adalah aparat pemerintah, maka hukumannya layak diperberat,” mengatakan Luqman Hakim saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menilai kalau tidak diberi sanksi tegas, pasti akan menyebabkan demoralisasi masyarakat & merusak kepatuhan masyarakat kepada kebijakan PPKM darurat.

Baca juga: Komisi II: Jangan ragu tindak kepala daerah tidak patuhi PPKM Darurat

Menurut dia, sejak awal pemerintah harus menunjukkan ketegasan dalam menegakkan aturan & sanksinya, khususnya yg dilakukan beberapa kepala daerah di masa penerapan kebijakan PPKM darurat.

“Untuk itu, saya minta Kementerian Dalam Negeri memantau tindakan Wali Kota Depok atas pelanggaran protokol kesehatan yg dilakukan salah satu pejabat lurahnya,” ujarnya.

Luqman mengatakan, Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 Jawa Bali.

Baca juga: Dasco minta pemerintah larang WNA masuk Indonesia selama PPKM darurat

Dia menilai supaya instruksi itu dijalankan sepenuhnya oleh para kepala daerah, maka yg perlu dilakukan pemerintah pusat adalah mengerjakan supervisi ketat di lapangan.

“Pemerintah harus tegas, apabila ada kepala daerah yg tidak melaksanakan PPKM darurat, maka segera beri sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Apabila teguran tertulis sudah dihinggakan dua kali & tetap tidak diindahkan, maka kepala daerah tersebut diberhentikan sementara,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan 13 instruksi untuk para gubernur, bupati, & wali kota terkait pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk menekan laju penyebaran COVID-19.

Baca juga: Sahroni minta polisi tindak tegas penerobos jalan saat PPKM darurat

Sebanyak 13 instruksi yg ditandatangani Mendagri di Jakarta, Jumat (2/7), antara lain berisi arahan mengenai pembatasan kegiatan masyarakat, syarat-syarat perjalanan, target tes COVID-19 tiap wilayah, jaminan dukungan keamanan dari TNI & Polri, pemberian kewenangan kepada kepala daerah untuk mengatur vaksinasi, & pengaturan ulang anggaran demi memprioritaskan program-program penanganan pandemi.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2247906/anggota-dpr-aparat-pemerintah-langgar-ppkm-harus-diberi-sanksi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *