oleh

Anggota DPD: Kemen LHK perlu revisi pembebasan lahan untuk food estate

Slot SimakNews.com – Anggota DPD: Kemen LHK perlu revisi pembebasan lahan untuk food estate,

Anggota DPD RI saat mengikuti diskusi secara virtual bertema Menelisik Food Estate Gunung Mas yg digelar Forum Pemuda Kalteng, Jumat (28-5-2021). ANTARA/HO-Tim Teras Narang

Kemen LHK supaya lebih memperhatikan hak-hak masyarakat di sekitar letak ‘food estate’ di Kalimantan Tengah,Palangka Raya (ANTARA) – Anggota DPD RI Agustin Teras Narang memandang perlu Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan merevisi berkenaan dengan pembebasan lahan 2.000 hektare untuk program Food Estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

“Saya akan menyampaikan ke Kemen LHK supaya lebih memperhatikan hak-hak masyarakat di sekitar letak food estate di Kalimantan Tengah, khususnya di empat desa, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas,” mengatakan Teras Narang usai mengikuti diskusi secara virtual yg digelar Forum Pemuda Kalteng di Palangka Raya, Jumat (28/5).

Mantan Gubernur Kalteng mengerjakan hal itu sebagai upaya menindaklanjuti aspirasi masyarakat di empat desa tersebut sekaligus adanya penjelasan dari Kepala Pusat Logistik Cadangan Strategis (PLCS) Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Sebagaimana diketahui bahwa food estate merupakan sebuah program jangka panjang pemerintahan Indonesia yg bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani & masyarakat sekitar sekaligus menjaga ketahanan pangan dalam negeri.

Baca juga: Mentan harap Food Estate di daerah dapat pasok pangan seluruh Indonesia

Sebelumnya, pada bulan April 2021, Teras Narang menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas.

Pada masa reses itu, dia mendapat aspirasi berkaitan dengan lahan seluas 2.000 hektare yg sudah digarap masyarakat di empat desa, Kecamatan Sepang masuk letak food estate. Lahan tersebut, menurut dia, akan digarap tanpa ada komunikasi yg jelas & transparan.

Anggota DPD RI asal Daerah Pemilihan Kalteng itu menegaskan bahwa pihaknya cuma fokus menindaklanjuti aspirasi masyarakat, & menolak kesan adanya penolakan kepada program pemerintah tersebut.

Terlebih, dalam berbagai kesempatan, dia mendorong supaya lumbung pangan di Kalteng dapat berkelanjutan & transparan, baik dari sisi ekonomi maupun ekologi, demi kepentingan masyarakat provinsi itu.

“Berdosa kalau saya tidak menyampaikan aspirasi masyarakat pada masa reses, & melanggar sumpah kalau tidak menindaklanjuti,” mengatakan Teras.

Gubernur Kalteng periode 2005—2015 itu mengutarakan bahwa masyarakat juga memiliki kepentingan untuk dapat hidup makmur & sejahtera, atau tidak jadi penonton & minoritas baru di daerahnya.

Masyarakat, lanjut dia, juga memiliki keharapan untuk menyukseskan keharapan Presiden RI Joko Widodo, yg ditindaklanjuti Kementerian Pertanian & Kementerian Pertahanan.

Baca juga: Mentan janjikan produksi petani daerah Food Estate dapat diekspor

“Sekali lagi saya usulkan supaya komunikasi dapat lebih efektif dibangun dengan masyarakat. Ini kuncinya komunikasi yg baik dari hati ke hati,” mengatakan Teras.

Ia mengapresiasi Kepala PLCS Kemenhan Brigjen TNI Marrahmat yg bersedia menjelaskan kronologis penetapan kawasan di atas lahan seluas 2.000 hektare di Kecamatan Sepang, termasuk mendengarkan aspirasi dari empat kepala desa & sejumlah elemen masyarakat di Kalteng berkaitan dengan pelaksanaan program food estate.

“Paparan dari Kementerian Pertahanan (Kepala PLCS Kemenhan) saya lihat sangat komprehensif & jelas. Terlebih, iktikad baik dari Kemenhan yg bersedia mendengarkan aspirasi masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih yg sebesar-besarnya,” ucap Teras Narang.

Dalam diskusi secara virtual itu, turut hadir Kepala PLCS Kemenhan Brigjen TNI Marrahmat, Babinsa Sepang, Kepala Desa Tampelas, Desa Tewai Baru, Desa Sepang Kota, & Desa Pematang Limau, serta sejumlah elemen masyarakat.

Para kepala desa pada acara itu menyampaikan asa supaya pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat, terlebih dalam pengenalan awal, terkait dengan 2.000 hektare lahan masyarakat disebut tidak akan dibebaskan.

Namun, mengatakan mereka, belakangan adanya pemasangan plang & patok yg menciptakan masyarakat risau & menimbulkan kesalahpahaman dengan perangkat desa.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2181418/anggota-dpd-kemen-lhk-perlu-revisi-pembebasan-lahan-untuk-food-estate

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *