oleh

Anggota DPD dorong Bali jemput bola soal penyesuaian UU Cipta Kerja

Slot SimakNews.com – Anggota DPD dorong Bali jemput bola soal penyesuaian UU Cipta Kerja,

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika saat mengerjakan penyerapan aspirasi secara virtual di Denpasar, Jumat (9/7/2021). ANTARA/Rhisma.

Denpasar (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika mendorong Pemerintah Provinsi Bali melanjutkan upaya jemput bola ke pemerintah pusat terkait sinkronisasi atau penyesuaian sejumlah peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah supaya selaras dengan UU Cipta Kerja.

“Sejauh ini respons Pemprov Bali kepada UU Cipta Kerja sudah sangat baik, sudah diantisipasi & diinventarisasi berapa banyak perda & peraturan kepala daerah (perkada) yg terkena dampak,” mengatakan Pastika di Denpasar, Jumat.

Pastika menyampaikan hal itu saat menjaring masukan secara virtual bertajuk “Kebijakan Pemda dalam Pembentukan Perda untuk Memudahkan Berinvestasi sebagai Implementasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”.

Baca juga: Anggota DPD dorong Mendagri keluarkan pedoman penyusunan RTRWP baru

“Peraturan daerah yg terkena akibat UU Cipta Kerja, ada yg harus diganti, direvisi, ataupun diselipkan aturan-aturan yg baru,” ucapnya yg juga anggota Badan Urusan Legislasi Daerah DPD itu.

Berdasarkan pembicaraannya dengan Kementerian Dalam Negeri, mereka menghargai Pemprov Bali yg dinilai sudah cepat tanggap, “jemput bola” & berkomunikasi untuk pengharmonisasian perda maupun perkada tersebut.

Demikian juga Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan mengatakan berkaitan penyesuaian Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) & Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan UU Cipta Kerja harus jemput bola.

“Itu karena dari kementerian tidak tahu persis kondisi daerah,” ucap mantan Gubernur Bali dua periode itu.

Pastika mengatakan kalau daerah tidak mengadopsi dalam peraturan yg baru & nantinya dianggap menghambat investasi, maka Satgas Percepatan Investasi dapat menerobos ke daerah, meskipun dapat saja bertentangan kepentingan daerah.

Baca juga: Anggota DPD apresiasi konservasi satwa langka oleh Bali Zoo

“Melalui kesempatan ini, anggota DPD turut hadir mengadvokasi supaya perda & perkada tidak bertentangan dengan peraturan yg lebih tinggi & tetap dapat mengakomodasi kepentingan daerah,” mengatakan anggota Komite 2 DPD itu.,Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Bali Ida Ayu Putriani saat menyampaikan aspirasi secara virtua dalam reses anggota DPD Made Mangku Pastika di Denpasar, Jumat (9/7/2021). ANTARA/Rhisma.
Sementara itu, Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Bali Ida Ayu Putriani mengatakan langkah konkret Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja adalah memberikan insentif fiskal melalui Pergub Bali No. 21 Tahun 2021.

Pergub tersebut di dalamnya mengatur mengenai diskon pajak kendaraan bermotor, pembebasan BBNKB kedua, & kebijakan pemutihan.

Kebijakan yg beberapa sudah berjalan dari 8 Juni 2021 itu hingga saat ini sudah terealisasi sekitar Rp56 miliar dari yg ditargetkan sebesar Rp200 miliar hingga akhir tahun 2021.

Baca juga: Anggota DPD: Rumah Kompos Desa Adat Padangtegal-Ubud patut jadi contoh

Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana mengatakan perda yg terdampak UU Cipta Kerja untuk klaster perizinan & investasi di antaranya Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan kepada Masyarakat atau Penanam Modal.

Sutha Diana mengemukakan sejumlah kendala yg ditemui di antaranya belum “update” data potensi investasi yg difasilitasi BPKM, norma standar prosedur & kriteria (NSPK) kementerian/lembaga terkait perizinan berusaha belum semuanya terbit & RDTR digital sebagai dasar penerbitan, & kesesuaian ruang belum sepenuhnya ada.

Sementara Ida Ayu Swasti Susanthi Widana dari Biro Hukum Pemprov Bali mengatakan dari rekapitulasi data ranperda yg terdampak UU Cipta Kerja di antaranya Rencana Pembangunan & Pengembangan Perumahan & Kawasan Permukiman, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali Tahun 2019-2039 & Perubahan Ketiga atas Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2258042/anggota-dpd-dorong-bali-jemput-bola-soal-penyesuaian-uu-cipta-kerja

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *