oleh

Anggota Baleg: Naskah akademik & draf RUU PKS masih disusun

Slot SimakNews.com

Anggota Baleg: Naskah akademik & draf RUU PKS masih disusun

,

Sejumlah aktivis yg tergabung dalam Simpul untuk Pembebasan Perempuan mengerjakan unjuk rasa saat peringatan Hari Perempuan Internasional di Bandung, Jawa Barat, Senin (8/3/2021). Aksi tersebut untuk menyampaikan aspirasi para perempuan seperti pengesahan RUU PKS & proteksi hak kesehatan reproduksi perempuan serta penuntasan kasus pelecehan & kekerasan seksual. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc

Jakarta (ANTARA) – Naskah akademik & draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masih dalam tahap penyusunan, mengatakan anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah.

“RUU tersebut disusun naskah & drafnya oleh Badan Legislasi, masih dalam tahapan mengumpulkan masukan,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan Badan Legislatif DPR RI masih akan terus menghimpun masukan dari berbagai kelompok masyarakat.

Sejauh ini, Baleg sudah menerima masukan dari sejumlah pihak, termasuk di antaranya Komisi Nasional Anti Kekerasan kepada Perempuan (Komnas Perempuan).

Pertemuan antara Baleg DPR RI & perwakilan Komnas Perempuan berlangsung pada 29 Maret 2021.

Baca juga: RUU PKS dinilai mendesak untuk segera disahkan jadi UU

Dalam pertemuan itu, Anggota Baleg DPR RI Almuzzamil Yusuf mengingatkan bahwa draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus disusun secara lengkap.

Oleh karena itu, masukan dari berbagai pihak, selain Komnas Perempuan, juga perlu didengar oleh Baleg, mengatakan Almuzzamil.

Ia juga berharap Badan Legislatif memperhatikan peran lembaga perkawinan saat menyusun aturan-aturan dalam draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Dalam pertemuan itu, ia turut menyoroti pentingnya mengatur hubungan seksual di luar perkawinan sebagai masalah hukum.

Baca juga: Legislator harapkan RUU PKS masuk prolegnas karena urgensi kasus

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan satu dari 33 rancangan undang-undang yg masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 23 Maret 2021.

Sejak 2014, berbagai kelompok masyarakat sipil sudah mendesak pemerintah & DPR RI segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

RUU PKS sempat masuk dalam prolegnas 2020, tetapi pemerintah & DPR RI sepakat mencabut RUU itu dalam daftar prioritas tahun lalu. Untuk prolegnas prioritas tahun ini, RUU PKS diusulkan oleh Badan Legislatif DPR RI.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada awal pekan ini mengatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mendesak segera disahkan.

Baca juga: PPP & PKS berjumpa bahas kerja sama kawal tiga rancangan UU

Moeldoko mengeluarkan pernyataan itu saat membuka pertemuan bersama Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (21/6).

Tim pelaksana itu dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI Edward Omar Sharif Hiariej.

Terkait pernyataan pemerintah itu, Ledia belum dapat memastikan kapan pembahasan & penyusunan naskah akademik serta draf RUU P-KS rampung.

“Pada saat ini antrian pembahasan RUU lumayan panjang ditambah dengan kondisi pandemi,” mengatakan Ledia.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2228706/anggota-baleg-naskah-akademik-dan-draf-ruu-pks-masih-disusun

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *