oleh

Anggaran membengkak Rp3T per bulan jika honorer diangkat langsung

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Dalam rapat tersebut membahas mengenai pandangan pemerintah atas penjelasan DPR terkait RUU tentang ASN serta pembentukan Panja RUU tersebut. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyebutkan beban anggaran belanja akan membengkak Rp3 triliun lebih per bulan kalau tenaga honorer dilakukan pengangkatan langsung. “Apabila THK2 yg tidak lolos seleksi masih 438 ribuan diangkat langsung jadi PNS maka beban anggaran itu akan bertambah jadi Rp3 triliun lebih per bulan untuk belanja pegawai,” mengatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis. Menteri Tjahjo menjelaskan perhitungan penambahan anggaran untuk pengangkatan seseorang jadi PNS. Kalau anggapan PNS golongan 3a dengan masa kerja 0 tahun, status THK2 & tarif tunjangan kinerja 80 persen, maka itu akan menambah beban anggaran rata-rata Rp7 juta per orang.
Baca juga: Tjahjo: Penyelesaian honorer tidak perlu dimasukkan ke undang-undang
Baca juga: Pegawai honorer LPSK unjuk rasa, tuntut hak jadi ASN
Baca juga: Komisi X DPR minta pemerintah juga perhatikan guru swasta honorer
“Ini minus pensiun. Mengingat akibat anggaran & pengangkatan jadi PNS jadi cukup signifikan maka proses seleksi yg paling penting sebagaimana salah satu mendapatkan SDM berkualitas akan kita wujudkan,” katanya. Tjahjo menjelaskan spesifik untuk menyelesaikan tenaga honorer perlu dipikirkan bersama sebagai solusi alternatif penyelesaian yg komprehensif & berkeadilan. “Solusi alternatif penyelesaian yg komprehensif & berkeadilan bagi tenaga honorer yg ada, maupun calon pelamar lain di luar tenaga honorer yg juga perlu diberikan kesempatan untuk berkompetensi sesuai dengan sistem merit,” mengatakan dia. Tjahjo menyampaikan beberapa upaya penyelesaian tenaga honorer dengan tetap dalam koridor ketentuan perundang-undangan yg ada. “Pertama, memberikan kesempatan bagi mereka yg memenuhi persyaratan untuk memenuhi untuk mengikuti tes CPNS sesuai peraturan & perundang-undangan yg ada,” mengatakan dia. Kedua, bagi mereka yg tidak memenuhi persyaratan mengikuti tes CPNS namun memenuhi persyaratan sebagai PPPK diberikan kesempatan mengikuti PPPK. “Bagi mereka yg tidak lulus CPNS namun masih memenuhi persyaratan sebagai PPPK diberikan kesempatan untuk mengikuti tes PPPK,” mengatakan Tjahjo. Kemudian, bagi yg tidak lulus tes CPNS maupun PPPK diberikan kesempatan lagi untuk bekerja sesuai kebutuhan instansi pemerintah tempat honorer bekerja sesuai peraturan perundang-undangan dengan gaji yg disesuaikan dengan UMR di wilayahnya & diberikan kesempatan hingga tahun 2023. “Kemudian Kemenpan-RB akan terus berkoordinasi lebih lanjut dengan kementerian keuangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum & HAM, & pemerintah daerah untuk menyusun strategi menyelesaikan kepada permasalahan tenaga honorer yg tidak lulus baik tes CPNS maupun PPPK,” ujarnya.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2089242/anggaran-membengkak-rp3t-per-bulan-jika-honorer-diangkat-langsung

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *