oleh

Analis: Tak mudah memakzulkan Presiden/Wapres

Slot SimakNews.com – Analis: Tak mudah memakzulkan Presiden/Wapres,

Analis politik dari UndipSemarang Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. ANTARA/Dokumentasi Pribadi.

Tentu ada mekanisme-mekanisme politik. ‘Kan ada hak penyelidikan di DPR, ada hak bertanya, & sebagainya. Jadi, prosedur pemakzulan tidak sesederhana yg dibayangkanSemarang (ANTARA) – Analis politik dari Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono menyatakan tidak mudah memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden karena prosedur impeachment ada syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945.

“Kalau proses politik pemakzulan karena dinilai ingkar janji & dinilai macam-macam, nah, itu pertanyaan yg menilai siapa? Terus yg dapat mengatakan ingkar janji itu siapa?” mengatakan Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. di Semarang, Senin pagi.

Menurut Teguh Yuwono, kalau pemakzulan berbasis pada kesalahan politik, itu ada proses politiknya. Namun, kalau Presiden dan/atau Wakil Presiden ketangkap basah karena korupsi, itu tidak perlu prosedur politik terlalu panjang.

“Itu dapat diberhentikan sementara hingga proses pengadilan selesai,” mengatakan Teguh Yuwono yg juga Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial & Politik (FISIP) Undip Semarang.

Baca juga: Ahli sebut diskusi pemakzulan presiden mengada-ada

Baca juga: Basarah: Wacana pemakzulan saat pandemi cuma kuras energi

Ia melanjutkan, “Tentu ada mekanisme-mekanisme politik. ‘Kan ada hak penyelidikan di DPR, ada hak bertanya, & sebagainya. Jadi, prosedur pemakzulan tidak sesederhana yg dibayangkan”.

Kalau pemakzulan begitu simpel dilakukan, menurut Teguh Yuwono, Presiden dan/atau Wakil Presiden baru dilantik 2—3 bulan dapat dimakzulkan karena ketidakpuasan orang.

“Jadi, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu mekanismenya jelas bahwa harus melalui proses politik,” tutur alumnus Flinders University Australia ini.

Di dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti sudah mengerjakan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2248658/analis-tak-mudah-memakzulkan-presiden-wapres

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *