oleh

Aliansi pengajar HAM berharap masyarakat dapat vaksin gratis

Slot SimakNews.com – Aliansi pengajar HAM berharap masyarakat dapat vaksin gratis,

Ilustrasi vaksinasi di Jember. ANTARA/HO-Diskominfo Jember

Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Aliansi pengajar HAM dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berharap masyarakat mendapatkan vaksin gratis di tengah pandemik COVID-19 untuk pembentukan kekebalan komunal (herd immunity).

“Berpedoman pada science, maka vaksin merupakan instrumen vital & utama dalam melindungi warga negara,” mengatakan Koordinator Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (Sepaham) Al Khanif di Universitas Jember dalam siaran pers yg diterima ANTARA di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa.

Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 gratis untuk semua sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021, bahkan Presiden juga mencanangkan gerakan vaksinasi 2 juta dalam sehari.

“Itu sebuah angan kebijakan yg sangat baik. Hal itu tentu berdasarkan data bahwa vaksinasi Indonesia masih jauh dari target pembentukan herd immunity,” tutur-nya.

Namun, lanjut dia, di tengah sengkarut tata kelola penanganan pandemik dalam menghadapi krisis saat ini, justru ada kebijakan yg menjadikan vaksin sebagai barang komoditas & privilese.

“Padahal kebijakan itu bertentangan dengan semangat Peraturan Menteri Kesehatan 10 Tahun 2021 sebelumnya yg menyatakan vaksinasi tidak akan dibebankan ke pengguna melainkan dibebankan kepada perusahaan sebagaimana lazimnya jaminan kesehatan lainnya,” katanya.

Baca juga: Kemenkes: Vaksinasi perseorangan tak hilangkan vaksin gratis

Baca juga: Erick: Vaksin gotong royong tak pakai APBN & vaksin bantuan

Hanif menilai keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 jelas bertentangan dengan hak masyarakat atas kesehatan di era pandemik.

“Masyarakat sudah mengalami beban ekonomi & sosial yg berat & karenanya tidak tepat kalau ditafsirkan oleh pemerintah untuk mengajak masyarakat meringankan beban negara dengan membebankan biaya vaksinasi ke masyarakat,” ujarnya.

Hanif menjelaskan dalam beberapa regulasi menjelaskan kesehatan adalah hak warga negara & pemerintah sebagai penyelenggara negara, berkewajiban untuk memenuhi layanan kesehatan demi tercapai-nya derajat tertinggi kesehatan.

Secara teknis, lanjut dia, standar hak asasi manusia sudah memberikan kerangka pemenuhan hak atas kesehatan melalui Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial & Budaya Nomor 14 bahwa layanan kesehatan harus memenuhi 4 (empat) indikator yakni:
1. Aspek ketersediaan (availability). Pada konteks ini, vaksin harus tersedia dalam kuantitas yg cukup.
2. Aspek aksesibilitas (accesibility). Vaksin harus dapat diakses oleh siapapun. Tidak boleh ada diskriminasi atau pengistimewaan kepada siapa pun. Vaksin harus dapat diakses & terjangkau oleh siapa pun. Informasi tentang pelayanan vaksin harus terbuka & dapat diakses oleh siapa pun.
3. Aspek keberterimaan (affordability). Vaksin harus dapat diterima oleh masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi Pendidikan kepada pihak yg menolak vaksin dengan argumentasi proteksi hak orang lain.
4. Aspek kualitas (quality). Vaksin harus memenuhi standar berkualitas sesuai dengan ilmu pengetahuan.

Baca juga: SAS Institute: Vaksin berbayar upaya warga sanggup bantu pemerintah

Baca juga: MPR: Awasi implementasi vaksin berbayar cegah penyalahgunaan

Untuk itu, para pengajar HAM & beberapa elemen masyarakat yg tergabung dalam Aliansi Vaksin untuk Semua meminta Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Kesehatan supaya mencabut, bukan menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 & memutuskan kembali bahwa vaksin COVID-19 adalah gratis untuk semua warga negara.

“DPR khususnya Komisi IX untuk mengingatkan pemerintah bahwa vaksin adalah barang publik yg harus diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia secara gratis,” ucap Hanif yg juga Direktur The Center for Human Rights, Multiculturalism, and Migration (CHRM) Unej ini.

Ia berharap pemerintah pusat & daerah serta Satgas Penanganan Pandemi COVID-19 untuk memaksimalkan upaya dalam rangka memberikan layanan kesehatan gratis, termasuk vaksinasi dengan adil & tidak diskriminatif.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2265582/aliansi-pengajar-ham-berharap-masyarakat-dapat-vaksin-gratis

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *