oleh

Akademisi: Serangan tentara Israel langgar hukum internasional

Seorang kameramen terjatuh saat seorang polisi Israel mengejarnya saat terjadi bentrokan dengan warga Palestina di halaman Masjid Al Aqsa, yg diketahui umat muslim sebagai Al Haram Al Sarif & oleh Yahudi disebut Bukit Bait Suci di Kota Tua Yerusalem, Senin (10-5-2021). ANTARA/REUTERS/Ammar Awad/WSJ/djo.

Mahkamah Internasional PBB menyatakan kawasan Sheikh Jarrah jadi bagian dari Palestina.Yogyakarta (ANTARA) – Dosen Politik Islam & Studi Kawasan Timur Tengah Universitas Islam Indonesia (UII) Gustri Eni Putri mengatakan penyerangan tentara Israel kepada warga Palestina di lingkungan Syekh Jarrah, Baitulmakdis merupakan pelanggaran hukum internasional.

Gustri melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Kamis, mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB perlu mendukung pemerintah Indonesia dalam mengecam pengusiran paksa delapan keluarga Palestina dari wilayah Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur.

“Desakan untuk mengambil langkah nyata bagi masyarakat internasional guna menghentikan langkah pengusiran paksa & penggunaan kekerasan kepada warga sipil Palestina yg dihinggakan oleh Kemlu perlu terus disuarakan oleh berbagai aktor, termasuk organisasi masyarakat sipil & akademisi,” katanya.

Penyerangan kepada Sheikh Jarrah, menurut dia, merupakan pelanggaran hukum internasional karena menurut Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kawasan Sheikh Jarrah ditetapkan jadi bagian dari Palestina.

Baca juga: Serangan udara meningkat, Israel kerahkan punggawa di sepanjang Gaza

Oleh sebab itu, lanjut Gustri, dunia harus mendesak Israel untuk membatalkan pengusiran warga Palestina dari wilayah tersebut.

Penyerangan Sheikh Jarrah dapat ditelusuri mulai konflik pada tahun 1948 (Nakba) yg mengakibatkan warga Palestina kehilangan rumah & harus mengungsi dari tempat tinggalnya.

Berikutnya, lanjut dia, pada tanggal 1 Juli 1955 hingga dengan 30 Juni 1956, di bawah dukungan pemerintah Yordania & asistensi United Nations Relief and Work Agency (UNRWA) for Palestine Refugees in the Near East, 28 unit rumah di wilayah Sheikh Jarrah untuk pengungsi Palestina.

Pada tanggal 4 Juni 1967, tercapai kesepakatan atas pembagian wilayah Israel & Palestina yg diakui oleh hukum internasional. Dari hasil kesepakatan tersebut, Sheikh Jarrah masih jadi bagian dari Palestina.

Dalam perkembangannya, pada tanggal 2—7 Mei 2021, Israel memerintahkan delapan keluarga Palestina meninggalkan rumah mereka di Sheikh Jarrah untuk ditempati pemukim ilegal Israel.

Penentangan terjadi di berbagai wilayah, termasuk perlawanan warga Palestina sendiri. Bentrokan terjadi di Masjid Al-Aqsa setelah punggawa keamanan Israel mengusir secara paksa & dengan kekerasan puluhan ribu orang muslim yg melaksanakan ibadah & mengerjakan aksi damai penentangan pendudukan Sheikh Jarrah di kompleks tersebut.

Pada tanggal 10 Mei 2021, punggawa keamanan Israel memasuki kompleks Al-Aqsa untuk membubarkan jemaah masjid berkaitan dengan seremoni Jerusalem Day oleh pemukim ilegal Israel.

Baca juga: Gedung Putih serukan hidup berdampingan di Yerusalem

Pemukim ilegal terus berusaha memasuki kompleks Al-Aqsa meskipun tidak diperbolehkan menurut Perjanjian 1967.

Bentrokan pun mencapai puncaknya. Palestine Red Crescent Society mencatat 278 anggota jemaah masjid terluka. Israel juga melancarkan serangan udara ke Jalur Gaza yg menewaskan 20 warga Palestina, termasuk di antaranya anak-anak, sebagai respons dari serangan roket militan Hamas ke Israel.

Menurut Gustri, peristiwa Yerusalem & pemberontakan rakyatnya di hadapan penjajah perlu segera jadi agenda prioritas dunia untuk mencari solusi terbaik.

“Diperlukan langkah kolektif antarnegara & diplomasi yg konsisten untuk menguraikan permasalahan di Yerusalem,” mengatakan dosen yg juga merupakan Sekretaris Bidang Penelitian, Pusat Studi Gender UII tersebut.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2154598/akademisi-serangan-tentara-israel-langgar-hukum-internasional

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *