oleh

Akademisi minta kepolisian periksa Gubernur NTT soal langgar prokes

Slot SimakNews.com – Akademisi minta kepolisian periksa Gubernur NTT soal langgar prokes,

Sejumlah pejabat yg hadir tidak mengpakai masker pada saat berada di letak pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten & Kota se-Provinsi NTT, di Desa Otan tepatnya di pantai wisata Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Jumat (27/8/2021). ANTARA/HO.

Kepolisian di NTT harus mengerjakan pemeriksaan kepada Gubernur NTT maupun panitia penyelenggaraKupang (ANTARA) – Akademisi yg juga sosiolog pada Universitas Nusa Cendana Kupang Dr Lasarus Jehamat meminta aparat kepolisian perlu mengerjakan pemeriksaan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laskodat terkait kerumunan warga di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, Jumat (27/8) lalu.

“Kepolisian di NTT harus mengerjakan pemeriksaan kepada Gubernur NTT maupun panitia penyelenggara kegiatan itu, karena kegiatan yg diikuti banyak peserta itu diduga sudah melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19,” mengatakan Lasarus Jehamat, di Kupang, Minggu.

Lasarus Jehamat mengatakan hal itu terkait kegiatan pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten & Kota se-Provinsi NTT, di Desa Otan tepatnya di pantai wisata Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Jumat, 27 Agustus 2021.

Dosen Sosiologi FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang itu mengatakan para pejabat semestinya memberikan contoh yg baik kepada masyarakat tentang bagaimana menaati protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19.

“Tidak heran apabila muncul pembangkangan sosial oleh masyarakat apabila ada kegiatan serupa dalam masa pandemi ini dilakukan masyarakat, karena para elite sudah memberikan contoh yg salah dalam menerapkan aturan prokes di tengah pemberlakuan PPKM,” ujarnya pula.

Dia mengatakan, para pejabat sedang menari-nari di tengah pandemi ini & membuktikan bahwa aturan PPKM tidak berlaku bagi pejabat, tetapi cuma berlaku masyarakat kecil.

Menurut dia, kegiatan yg menimbulkan kerumunan di Pulau Semau itu sebagai bukti Pemerintah sedang mengajarkan sesuatu yg keliru kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan yg tidak sempurna, seperti terjadinya kerumunan & mengpakai masker cuma menutup dagu.

“Pemerintah sering mengedukasi memakai masker & tidak menciptakan kerumunan & menjaga jarak, tetapi faktanya para elite pejabat yg melanggar aturan ini,” katanya pula.

Dia mengatakan akibat sosial kegiatan kerumunan di Pulau Semau itu sangat besar, karena memberikan contoh yg buruk kepada masyarakat NTT tentang protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Menurut dia, Menteri Dalam Negeri RI perlu segera memberikan teguran kepada para pejabat di NTT yg menggelar kegiatan yg mengabaikan protokol kesehatan itu.
Baca juga: Ombudsman ingatkan Kerumunan di Semau jadi preseden ditiru masyarakat
Baca juga: Wakapolri: Masyarakat Mabar tetap taat prokes meski sudah divaksin

Sumber: https://www.antaranews.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *