oleh

Airlangga: Diperlukan Penanganan Khusus untuk Pekerja Migran Indonesia – Nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Ricardo/Slot Informasi Online

jpnn.com, JAKARTA – Ketua Komite Penanganan Covid-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan perlu penanganan secara khusus bagi pekerja migran Indonesia.

Kepulangan para pekerja migran ke tanah air terjadi pada periode Maret hingga Mei 2021 ini.

Dalam periode tiga bulan tersebut, para pekerja migran yg pulang diprediksi 50 ribu orang sehingga diperlukan penanganan khusus agar berjalan dengan lancar.

“Terkait pekerja migran, dapat dihinggakan bahwa periode Maret, April, Mei itu diprediksi mencapai 49.682 orang di mana di bulan April kemarin 24.215 pekerja migran & pada Mei adalah 25.467. Ini yg diperlukan penanganan secara khusus,” mengatakan Airlangga dalam keterangannya, Senin (10/5).

Slot info lainnya:

  • Satgas Covid-19: Program Vaksinasi Gotong Royong Terus Dimatangkan

Menurut Airlangga, penanganan para PMI yg pulang harus dilakukan dengan tetap mengerjakan protokol kesehatan yg ketat, antara lain dengan mengerjakan tes usap PCR & karantina. 

Sejumlah daerah yg menjadi pintu masuk PMI pun diminta untuk mempersiapkan diri & mengerjakan sejumlah langkah antisipasi.

“Kemarin dengan Pak Gubernur dibahas di daerah-daerah Sumatera, termasuk Riau, Kepri, Kaltara, Kalbar, terkait kebutuhan tempat karantina bagi PMI & antisipasi-antisipasi yg dilakukan termasuk penambahan kapasitas di daerah Dumai, misalnya, di mana Rumah Sakit Pertamina akan membantu mengisi kesiapan tersebut,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 10 Tahun 2021 yg di dalamnya antara lain mengatur tentang kepulangan para pekerja migran.

Slot info lainnya:

  • Menkes Sebut Upaya Vaksinasi akan Meningkat, Daerah Siap-siap

Dalam aturan tersebut, Mendagri menginstruksikan para kepala daerah untuk mengerjakan pengawasan masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) dengan berkoordinasi dengan unsur terkait.

“Bersama dengan Panglima Kodam selaku penanggung jawab mengerjakan pengawasan terhadap masuknya PMI melalui Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat & Provinsi Kalimantan Utara dengan berkoordinasi dengan kementerian & lembaga terkait (Bea Cukai & Imigrasi),” bunyi dari Inmendagri 10/2021. (tan/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *