oleh

Ahmad Basarah: Rencana pemindahan Ibu Kota Negara harus dipagari PPHN

Slot SimakNews.com – Ahmad Basarah: Rencana pemindahan Ibu Kota Negara harus dipagari PPHN,

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah. ANTARA/HO-Humas MPR RI.

Kita tidak harap presiden terpilih di 2024 mengerjakan tindakan yg sama kalau tidak ada PPHNJakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur oleh pemerintah harus dipagari dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

“Tanpa PPHN, siapa yg dapat menjamin presiden terpilih 2024 benar-benar akan melaksanakan & melanjutkan rencana pemindahan IKN,” mengatakan dia melalui keterangan tertulis yg diterima di Jakarta, Minggu.

Sebab, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 & UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), tidak memberi sanksi apapun kepada presiden berikutnya apabila tidak dilanjutkannya sebuah program pembangunan yg sudah dilaksanakan oleh presiden sebelumnya.

Hal itu ia hinggakan terkait rencana Presiden Joko Widodo yg akan menyerahkan surat presiden (surpres) terkait RUU IKN ke DPR RI.

Ahmad Basarah berharap ide akbar tersebut mendapat dukungan dari partai-partai politik & semua elemen masyarakat demi kebaikan bangsa.

Baca juga: Presiden Jokowi tegaskan agenda pembangunan ibu kota baru diteruskan

Baca juga: Anggota DPR: Penataan ibu kota baru jangan ulangi kesalahan Jakarta

“Gagasan akbar Presiden Jokowi ini harus dijadikan contoh praktis untuk memastikan kesinambungan rencana pembangunan IKN,” ujar politisi PDIP tersebut.

Menurut dia, dukungan partai-partai & seluruh masyarakat atas rencana pemindahan IKN idealnya diwujudkan dalam bentuk dukungan kepada rencana MPR RI mengerjakan amendemen terbatas UUD 1945 untuk mengakomodasi PPHN.

Amendemen terbatas cuma harap memasukkan satu ayat pada Pasal 3 yg intinya memberi kewenangan kepada MPR RI untuk mengubah & menetapkan PPHN atau Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kemudian menambah ayat pada Pasal 23 yg mengatur kewenangan DPR RI untuk menolak RUU APBN yg diajukan presiden bila tidak bertentangan dengan PPHN.

“Saya sangat berharap niat MPR RI mengerjakan amendemen terbatas ini tidak dicurigai punya motif apa pun,” ujar Ketua Fraksi PDIP tersebut.

Apalagi, kalau ada yg mencurigai harap mengubah konstitusi supaya presiden dapat menjabat tiga periode. Presiden boleh berganti, tetapi rencana pembangunan nasional jangka panjang harus terus berkesinambungan & dipagari oleh konstitusi.

Jangkar pembangunan Indonesia modern sudah semestinya dikembalikan kepada cita-cita luhur pendiri bangsa yg menghendaki pembangunan nasional didasarkan pada pola Pembangunan Nasional Semesta & Berencana (PNSB).

“Bung Karno di era orde dasar dulu pernah melaksanakan PNSB & GBHN. Kemudian pada era orde baru, Pak Harto melanjutkannya dengan terminologi GBHN,” ujar dia.

Namun, setelah reformasi, MPR melucuti sendiri kewenangannya untuk menciptakan & menetapkan konsep pembangunan jangka panjang nasional. Oleh sebab itu, ia berpendapat sudah saatnya kembali pada PPHN.

Jika Indonesia memiliki PPHN, seluruh rakyat melalui wakil-wakilnya di Senayan akan leluasa memastikan presiden terpilih melaksanakan peta jalan & cetak biru pembangunan nasional melalui PPHN.

Melalui PPHN itulah presiden terpilih menjabarkan program pembangunan lima tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yg sudah disusun & dijabarkan langsung sejak pembentukan visi misi serta program calon presiden yg ikut kontestasi Pemilu Presiden.

Baca juga: BRIN dorong integrasi sumber daya iptek siapkan ibu kota negara baru

“Dengan begitu pembangunan nasional tidak akan jalan di tempat akibat ganti presiden ganti program & kebijakan,” ujarnya.

Sebagai contoh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menciptakan Badan Pengembangan Kawasan Strategis & Infrastruktur Selat Sunda. Namun, proyek tersebut dibatalkan & dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Hal tersebut dapat dilakukan karena UU SPPN tidak mengatur hal itu, termasuk soal sanksi.

“Kita tidak harap presiden terpilih di 2024 mengerjakan tindakan yg sama kalau tidak ada PPHN,” mengatakan dia.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2358354/ahmad-basarah-rencana-pemindahan-ibu-kota-negara-harus-dipagari-pphn

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *