oleh

Ahli harap panglima TNI baru hapus kekerasan prajurit terhadap sipil

Slot SimakNews.com – Ahli harap panglima TNI baru hapus kekerasan prajurit terhadap sipil,

Tangkapan layar Peneliti Hukum & Hak Asasi Manusia Setara Institute Ikhsan Yosari memaparkan hasil survei persepsi para pakar terkait isu-isu yg perlu jadi prioritas panglima TNI baru sebagaimana disiarkan dari kanal Youtube Suara SETARA di Jakarta, Senin (4/10/2021). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

Jakarta (ANTARA) – Mayoritas pakar dalam survei SETARA Institute berharap panglima TNI pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dapat menghapus praktik kekerasan yg melibatkan prajurit TNI kepada warga sipil.

“Sebanyak 74 persen pakar memilih penghapusan kekerasan prajurit kepada warga sipil,” mengatakan Peneliti Hukum & Hak Asasi Manusia Setara Institute Ikhsan Yosari saat peluncuran hasil survei SETARA Institute secara virtual di Jakarta, Senin.

Penghapusan praktik kekerasan itu merupakan satu dari lima isu prioritas internal, yg menurut mayoritas ahli, perlu jadi perhatian panglima TNI yg baru.

Dalam surveinya yg lain, SETARA menemukan pada periode 5 Oktober 2020 hingga 4 Oktober 2021, ada empat kasus kekerasan prajurit TNI kepada warga sipil.

Kasus-kasus itu terjadi di Merauke, Papua; Purwakarta, Jawa Barat; & Nusa Tenggara Timur, ucap Ikhsan.

Baca juga: Survei SETARA nilai Kasad & Kasal unggul jadi kandidat panglima

Baca juga: Anggota DPR: 4 kemampuan calon panglima TNI perlu jadi pertimbangan

Di samping penghapusan kekerasan, hasil survei persepsi para pakar menunjukkan panglima TNI pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto perlu memastikan jajarannya netral dalam pemilihan biasa & pemilihan kepala daerah.

Ahli yg memilih isu netralitas TNI perlu jadi prioritas sebanyak 62 persen, ujar Ikhsan.

Isu-isu internal TNI lainnya yg diyakini oleh para pakar prioritas, yaitu pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) & penghentian penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil di luar posisi yg ditetapkan dalam Undang-Undang TNI, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta pengutamaan dialog dalam penanganan konflik di Papua & penghentian keterlibatan TNI dalam konflik lahan.

Hasil survei SETARA Institute yg melibatkan sekitar 100 pakar bidang pertahanan & keamanan serta HAM, juga menujukan mayoritas responden memilih panglima TNI yg baru perlu menempatkan masalah pelanggaran batas wilayah sebagai prioritas.

Pelanggaran batas wilayah merupakan satu dari lima prioritas eksternal, yg menurut mayoritas ahli, perlu jadi perhatian panglima TNI pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

“74 persen pakar menilai (isu) yg paling penting pelanggaran wilayah perbatasan, 60 persen konflik Laut China Selatan, 54 persen perompakan & pencurian sumber daya alam serta kelompok bersenjata, 52 persen pelibatan proporsional TNI dalam menghadapi tindak pidana terorisme, & 48 persen serangan siber,” papar Ikhsan.

Baca juga: Anggota DPR RI: Surat Presiden calon Panglima TNI keluar setelah PON

Hasil survei itu, Ikhsan lanjut menyampaikan, merupakan rekomendasi dari para pakar untuk agenda kerja panglima TNI yg baru demi mendorong pemenuhan mandat reformasi TNI.

Tujuh mandat reformasi TNI, sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 & UU No.34/2004 mencakup penghormatan pada HAM & supremasi sipil, kepatuhan kepada kebijakan & keputusan politik negara, kedisiplinan kepada Operasi Militer selain Perang (OMSP), rotasi antarmatra posisi Panglima TNI, jaminan atas penghasilan layak bagi anggota TNI, larangan menduduki jabatan sipil, & larangan terlibat politik praktis.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2435557/ahli-harap-panglima-tni-baru-hapus-kekerasan-prajurit-terhadap-sipil

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *