oleh

Abraham DPD RI Nilai BUMDes Belum Efektif Tingkatkan Ekonomi Desa – Nasional

Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abraham Liyanto. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum efektif meningkatkan perekonomian desa. Di berbagai daerah, BUMDes dikelola sekadar, asal jadi & hanya menghabiskan dana desa.

“Ini menjadi catatan buat kita semua, terutama untuk Kementerian Desa & PDTT, BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, red) Provinsi & Kabupaten. Selaku pembina, mereka bertanggung jawab dalam kemajuan BUMDes di desa-desa,” mengatakan anggota Komite I DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto di Jakarta, Sabtu (15/5/2021).

Dia menyebut BUMDes mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 90 UU itu menyebutkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, & Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan memberikan hibah & akses permodalan.

Slot info lainnya:

  • Peningkatan AktivitasBUMDes, Jumlah KPM BLT Dana Desa Menurun

Kemudian mengerjakan pendampingan teknis & akses ke pasar & memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Sementara dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, & Pengelolaan, & pembubaran Badan Usaha Milik Desa disebutkan menteri bertugas menetapkan norma, standar, prosedur & kriteria BUM Desa.

Gubernur mengerjakan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, & kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal & pembinaan manajemen BUMDes di provinsi.

Slot info lainnya:

  • Sultan DPD RI Dorong RUU Daerah Kepulauan & RUU BUMDes Segera Disahkan

Adapun bupati/wali kota mengerjakan pembinaan, pemantauan & evaluasi terhadap pengembangan manajemen & sumber daya manusia pengelola BUMDes.

Abraham mengaku telah berkeliling ke ratusan desa di NTT untuk mengerjakan pengawasan dana desa. Salah satu bidang yg ditanyakan adalah mengenai pengelolaan BUMDes.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *