oleh

23 tahun reformasi & ikhtiar bersama melawan ancaman demokrasi

Slot SimakNews.com

23 tahun reformasi & ikhtiar bersama melawan ancaman demokrasi

,

Peserta “Bike For Reformasi” menabur kembang di Tugu 12 Mei Reformasi, Jakarta, Sabtu (22/5/2021). Kegiatan tersebut digelar untuk memperingati 23 tahun Reformasi. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.

Penyebab indeks demokrasi turun salah satunya adanya politik bukti diri yg tumbuh & menguat di tengah masyarakat.Jakarta (ANTARA) – Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis, 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI saya hinggakan di hadapan saudara-saudara pimpinan DPR & juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahmi.

[…] Atas bantuan & dukungan rakyat selama saya memimpin negara & bangsa Indonesia ini saya ucapkan terima kasih & minta maaf bila ada kesalahan & kekurangan-kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila & UUD 1945.

Demikian penggalan pidato presiden ke-2 RI H.M. Soeharto yg jadi awal berakhirnya rezim Orde Baru 23 tahun lalu. Momen itu sempat memantik asa bagi hampir seluruh kelompok masyarakat bahwa nilai-nilai demokrasi dapat kembali tegak dalam sistem pemerintahan & kehidupan berbangsa & bernegara di Tanah Air.

Harapan itu setidaknya tertuang dalam Enam Agenda Reformasi, yakni: 1. Adili Soeharto & kroni-kroninya; 2. Amendemen UUD 1945; 3. Hapuskan dwifungsi ABRI; 4. Hapuskan korupsi, kolusi, & nepotisme; 5. Otonomi daerah seluas-luasnya; 6.Tegakkan supremasi hukum.

Dalam kurun waktu lebih dari dua dasawarsa Orde Baru berakhir, beberapa agenda itu sudah terwujud, misalnya dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang jadi Tentara Nasional Indonesia) & otonomi daerah seluas-luasnya. Namun, masih banyak tuntutan reformasi yg belum terwujud secara penuh, utamanya oleh lima presiden yg meneruskan pemerintahan pasca-Orde Baru.

Jika melihat Enam Agenda Reformasi, berbagai kelompok masyarakat sipil yg mewakili hampir seluruh rakyat Indonesia menghendaki supaya pemerintah selanjutnya dapat mengembalikan muruah Pancasila yg memuat nilai-nilai demokrasi, penghargaan kepada hak asasi manusia (HAM), & penghormatan kepada supremasi hukum.

Demokrasi sejatinya merupakan ruh dasar negara Pancasila, sebagaimana termaktub dalam sila keempat, kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Jadi, kemarahan masyarakat kepada rezim saat itu merupakan bagian dari upaya bersama mempertahankan nilai-nilai demokrasi yg jadi penopang “ruh”-nya Pancasila.

Akan tetapi, ancaman kepada demokrasi, selama beberapa tahun terakhir, kian menguat, beberapa di antaranya ditandai oleh menjamurnya politik bukti diri antarkelompok masyarakat & sikap antikritik yg ditunjukkan oleh penangkapan sejumlah peserta aksi demonstrasi hingga kalangan oposisi.

Situasi semacam itu, kemungkinan jadi penyebab turunnya indeks demokrasi Indonesia, sebagaimana dinilai oleh The Economics Intelligence Unit (EIU) yg terbit pada tahun 2020.

Dalam laporannya itu, indeks demokrasi Indonesia turun hingga skor terendah dalam 14 tahun terakhir. EIU menilai indeks demokrasi Indonesia pada skor 6.3, skor yg menjadikan Indonesia masuk dalam kategori flawed democracy (cacat demokrasi).

Namun, Indonesia tidak sendiri, karena ada total 52 negara yg masuk dalam kategori cacat demokrasi, antara lain Thailand, Singapura, Guyana, Bangladesh, Ukraina, El Salvador, Moldova, Montenegro, Turki, & Pakistan.

Menurut EIU dalam laporannya, turunnya indeks demokrasi hampir ditemukan pada beberapa akbar negara Asia Tenggara & Asia Selatan, salah satunya penyebabnya karena adanya politik bukti diri yg tumbuh & menguat di tengah masyarakat.

Baca juga: Jalan panjang mengisi reformasi

Politik Identitas

Politik bukti diri sederhananya adalah cara untuk menciptakan kubu-kubu di tengah masyarakat, yg dasarnya antara lain keyakinan, agama, suku, ras, atau golongan. Persamaan atas bukti diri itu yg kerap jadi alat politik, termasuk menjelang pemilihan biasa (pemilu), atau pada berbagai kesempatan yg membutuhkan kekuatan massa.

Di Indonesia, ancaman akibat politik bukti diri terwujud saat & setelah berakhirnya Pemilu 2019. Saat itu masyarakat seolah-olah terpecah jadi dua kubu “cebong” & “kampret”. Perdebatan kedua kelompok itu tidak cuma ramai di ruang-ruang publik, tetapi juga di ruang virtual, misalnya linimasa Facebook & Twitter.

Puncak dari perdebatan itu terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 saat aksi unjuk rasa menolak hasil pemilihan presiden berujung rusuh. Sekelompok pengunjuk aksi melempar botol kaca, batu hingga petasan ke arah aparat. Aksi itu kemudian dibalas dengan tembakan gas air mata ke kerumunan.

Setidaknya, ratusan orang ditangkap oleh polisi akibat kerusuhan tersebut.

Dari kerusuhan itu, setidaknya ada satu pesan yg dapat jadi bahan perenungan bersama bahwa penolakan kepada hasil pemilu yg sah merupakan indikasi pelemahan kepada demokrasi, apalagi kalau keberatan itu dimotori oleh adanya politik bukti diri yg memecah kesatuan bangsa.

Bahaya politik bukti diri itu tidak cuma terlihat saat Pemilu 2019, tetapi tabiat & jejaknya juga dapat ditemukan pada kesempatan lain di luar momen pemilihan umum. Sering kali label atau stigma bahwa ada mereka yg “radikal” atau “kadal guru (kadrun)” & “nasionalis”, atau mereka-mereka yg “kanan” & “kiri” juga kerap dipakai oleh sekelompok pihak untuk membungkam kritik & menutup pintu diskusi serta negosiasi, keduanya merupakan wujud dari kehidupan demokratis.

Walaupun demikian, kecenderungan mengpakai bukti diri untuk memecah belah bangsa bukan cuma problem yg dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Steven Levitsky & Daniel Ziblatt dalam bukunya How Democracies Die (2018) mengatakan bahwa Amerika Serikat, negara yg diketahui luas jadi pendukung utama demokrasi, juga mengalami kemunduran dalam mempertahankan nilai-nilai demokrasi, khususnya saat Donald Trump menjabat sebagai Presiden AS selama 2017—2021.

Levitsky & Ziblatt tidak segan menyebut Amerika Serikat bukan lagi model atau teladan demokrasi. “Sebuah negara yg presidennya menyerang pers, mengancam akan memenjarakan rivalnya, & menolak hasil pemilu tidak dapat menjaga demokrasi,” mengatakan dua pengamat politik itu dalam bukunya.

Demokrasi, bagi keduanya, tidak cuma terwujud lewat pemilu, tetapi melalui sikap keterbukaan kepada perbedaan, prinsip-prinsip yg mendukung kebebasan & sikap egaliter untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa & bernegara.

Norma-norma semacam itu yg semestinya jadi perhatian bersama, pemerintah, aparat, & masyarakat. Artinya, masyarakat jangan terjebak oleh agenda-agenda oknum tertentu yg harap memecah belah bangsa, & pemerintah juga harus memastikan praktik & nilai demokrasi dapat tetap tumbuh di tengah masyarakat salah satunya lewat penghormatan kepada hukum & hak asasi manusia.

Terakhir, aparat juga harus memahami bahwa unjuk rasa bukan berarti anarkis atau radikal, melainkan merupakan spirit yg menciptakan demokrasi tetap hidup di Indonesia.

Baca juga: Baleg DPR: Gerakan anti-KKN masih tetap relevan

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2171422/23-tahun-reformasi-dan-ikhtiar-bersama-melawan-ancaman-demokrasi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *